Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pastikan Ambil Langkah Tepat, Menko Luhut Paparkan Perkembangan PPKM ke PB IDI

Pastikan Ambil Langkah Tepat, Menko Luhut Paparkan Perkembangan PPKM ke PB IDI Menko Luhut Panjaitan Tinjau Pembangunan Bandara Dhoho Kediri. ©2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Pandjaitan, melakukan audiensi secara virtual bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Senin (2/8). Hal tersebut untuk memastikan langkah yang diambil selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah sesuai.

"Kami mengundang PB IDI hari ini untuk memaparkan terkait langkah dan strategi kami ke depan terkait PPKM, kami butuh masukan serta tanggapan dari Bapak, Ibu sekalian agar langkah kami dapat sesuai dengan ilmu kedokteran dan situasi kita ke depan," ungkap Menko Luhut membuka audiensi.

Apresiasi disampaikan oleh Ketua PB IDI, Daeng Mohammad Faqih, kepada Menko Luhut lantaran telah dengan tegas menerapkan 3T dengan sigap.

"Setelah mendengar pemaparan dari Menko Luhut beserta tim terkait strategi PPKM ini, kami mengapresiasi sebesar-besarnya atas langkah-langkah yang telah dilakukan. Seperti peningkatan 3T, percepatan vaksinasi, dan juga pelibatan seluruh organisasi dan lembaga untuk segera mengendalikan pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Ketua PB IDI juga menyampaikan beberapa masukan seperti peningkatan penggunaan teknolgi untuk membantu proses testing dan tracing yang tengah dikerahkan saat ini.

"Pemerintah telah memiliki aplikasi Silacak yang sekarang sedang dimaksimalkan terus penggunaannya dan melalui aplikasi ini kita dapat menyesuaikan data yang dilaporkan dari daerah dengan yang terjadi di lapangan, sehingga tidak ada data yang tidak sesuai," jawab Menko Luhut terkait hal ini.

Selain itu, Ketua PB IDI juga menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan saat ini dengan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh lembaga atau organisasi lainnya sudah tepat.

"Kami hanya memberi saran tambahan kepada Menko Luhut, jejaring layanan kesehatan baik dari jejaring Pemerintah, BUMN, dan Swasta dapat dilibatkan lebih lanjut agar mempercepat proses pengendalian pandemi saat ini," jelasnya kepada Menko Luhut.

Saran diterima dengan baik oleh Menko Luhut.

"Saya sangat senang dan berterima kasih atas saran dan masukan yang diberikan oleh IDI, mari kita bekerja bersama-sama, saling bersinergi, dan bertukar informasi, sehingga apa yang kita kerjakan saat ini tidak hanya berdampak sekarang, tetapi juga untuk ke depannya," tutup Menko Luhut.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
PKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan

PKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi

Baca Selengkapnya
7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP

7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP

KPU akan melakukan langkah meneruskan ke DKPP terkait menonaktifkan tujuh PPLN tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan, Tim Pembela Prabowo Yakin MK Tolak Seluruh Permohonan Ganjar dan Anies

Jelang Putusan, Tim Pembela Prabowo Yakin MK Tolak Seluruh Permohonan Ganjar dan Anies

Adapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan MK pada 22 April 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya