Paslon kepala daerah saling lapor, Gakkumdu periksa Bawaslu dan KPU Makassar
Merdeka.com - Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sulsel memeriksa komisioner KPU dan Bawaslu Makassar, setelah dua pasangan calon (paslon) Pilwalkot Makassar saling lapor. Pemeriksaan hari ini, Rabu, (23/5) mulai berlangsung dari pukul 09.30 WITA hingga pukul 11.52 WITA.
Ketua KPU Makassar Syarief Amir bersama divisi perencanaan dan data Rahma Saiyed hadir dalam pemeriksaan tersebut. Sementara dari Bawaslu Makassar, Nursari selaku pimpinan dan dua anggota Bawaslu Makassar. Komisioner dari dua lembaga ini diperiksa di ruang berbeda.
Pemeriksaan digelar tim Gakkumdu berdasarkan laporan dari paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, yang melaporkan Bawaslu karena menerima dan memproses gugatan dari paslon petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari yang telah didiskualifikasi KPU Makassar usai putusan MA.
Sementara KPU Makassar diperiksa berdasarkan laporan dari pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari, karena KPU dituding tidak melaksanakan keputusan Bawaslu untuk membatalkan SK 64 yang memuat hanya satu paslon tidak disertai paslon Mohammad Ramdhan Pomanto.
"Kalau gugatan KPU Makassar, hari ini akan diputuskan karena prosesnya sudah hari ke lima pasca-laporan diterima. Mungkin sore ini diplenokan setelah tim Gakkumdu merampungkan hasil pemeriksaan. Sementara gugatan ke Bawaslu Makassar masih akan berproses karena laporan gugatannya baru diterima dua hari lalu," jelas Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi.
Adapun Syarief Amir, sesaat setelah keluar dari ruang pemeriksan kepada wartawan menegaskan, keputusan KPU yang tidak menjalankan putusan Bawaslu hasil musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot bukanlah satu kesalahan. Pihaknya tidak akan membatalkan SK 64 sesuai perintah Bawaslu Makassar, dan menerbitkan SK baru untuk memasukkan kembali pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai paslon.
"Kami tidak menjalankan putusan Bawaslu Makassar untuk membatalkan SK 64 itu, dan menerbitkan SK baru untuk memasukkan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena apa yang kami lakukan itu adalah menjalankan putusan MA yang sifatnya final dan mengikat," tandas Syarief Amir.
Perkembangan tahapan penyelenggaraan Pilwakot Makassar sendiri seperti diungkap Rahma Saiyed, kini surat suara segera dicetak sebanyak 1.016.919 termasuk di dalamnya surat suara cadangan. Dicetak di Surabaya karena perusahaan percetakan yang memenangkan tender berasal dari Surabaya.
"Selanjutnya 4 Juni mendatang akan berlangsung tahapan penajaman visi misi bukan debat kandidat, karena paslonnya hanya satu yakni paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Rencana awal akan digelar di Jakarta namun karena melihat perkembangan situasi, kemungkinan besar tahapan penajaman visi misi ini dilakukan di Makassar," kata Rahma Saiyed.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHeboh Video KPPS Diduga Rusak Surat Suara Pakai Kuku, Ini Penjelasan KPU Makassar
Terkait nasib perolehan suara atas surat suara yang dirusak apakah sah atau tidak, Dede menyerahkan kepada PPK dan saksi.
Baca SelengkapnyaBawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024
KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaIni Hasil Temuan Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu Gibran Kumpulkan Kades dan Raja Se-Maluku
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair sesuai hasil putusan rapat pleno digelar di Kantor Bawaslu Maluku pada Selasa (6/2).
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Banyak Masalah dan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Rinciannya
Dengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca SelengkapnyaKPU: 686 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Tersebar di 38 Provinsi
Ini dilakukan karena sejumlah alasan, seperti kekisruhan atau pun rekomendasi dari Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKasus Sekda Takalar Kampanyekan Gibran, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Pidana Pemilu
Bawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.
Baca Selengkapnya