Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh menyiapkan rumah pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di semua kabupaten/kota se-Indonesia. Hal ini menindaklanjuti kekhawatiran para buruh apabila mereka tidak menerima THR.

"Sebelum Ramadhan, kami menerima banyak masukan dan keluhan dari rekan-rekan buruh. Mereka khawatir THR tidak diterima, sehingga kami harus menjembataninya dengan mendirikan rumah pengaduan," ujar Ketua Umum DPP Partai Buruh, Sony Pudjisasono di Surabaya, Kamis (2/8).

Menurutnya, tidak sedikit dari pekerja, terutama buruh kontrak, terancam tidak mendapat THR dari perusahaan. Padahal, THR merupakan masalah krusial dan sudah diatur oleh Undang-Undang.

"Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sudah mengaturnya. Bahkan wajib sifatnya bagi perusahaan untuk membayar THR." kata Sony.

Selain itu, Sony mengungkapkan, persoalan yang dialami buruh adalah sama dari tahun ke tahun, yakni masalah upah atau gaji. "Setiap peringatan Hari Buruh Dunia, yaitu pada 1 Mei, selalu yang menjadi tuntutan adalah sama, tentang upah minimum kerja," tegas dia.

Karena itulah, Sony berharap, rumah pengaduan dapat dijadikan tempat berdiskusi dan saling menyamakan persepsi persoalan yang melanda tenaga pekerja. "Kami akan memberikan fasilitas atau layanan bantuan hukum secara gratis dan mengantarkan para buruh untuk bisa memperjuangkan haknya," terangnya.

Sony menambahkan, hanya 15 persen dari total 140 pekerja yang tercatat sebagai pegawai tetap saat ini. "Artinya, ratusan juta buruh lainnya masih berstatus kontrak atau outsorcing. Tidak hanya di perusahaan milik swasta, tapi perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD juga tidak sedikit yang masih berstatus kontrak," pungkas dia.