Pantau Pilkada, Ridwan Kamil Temukan Saksi di TPS Tidak Pakai Pelindung Wajah
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemukan ada beberapa saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak menggunakan face shield (pelindung wajah). Namun secara keseluruhan, dia mengklaim pelaksanaan Pilkada di sejumlah wilayah Jawa Barat sudah mematuhi protokol kesehatan.
Hal itu ia sampaikan usai meninjau pelaksanaan pencoblosan di dua wilayah Kabupaten Bandung, yakni TPS 5 Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang dan TPS 8 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Rabu (9/12).
Kabupaten Bandung merupakan satu dari delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada selain Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.
Dia menyebut, secara umum prosedur protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik. Indikatornya, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di TPS mencuci tangan, kemudian dites suhu, diberi sarung tangan plastik hingga jarak dijaga.
"Kemudian saya lihat (pemilih) yang datang relatif tinggi. mudah mudahan ini mewakili tingkat partisipasi yang kita harapkan di atas 77,5 persen. Saya wawancara warga, rata-rata sudah paham calonnya siapa saja. Mereka punya keyakinan untuk memilih dengan baik," ia melanjutkan.
"Satu hal yang tadi saya lihat, saksi yang memang harus diberi face shield. Mudah-mudahan ini tetap aman dan pengawas TPS ini harusnya menjadi kewenangan panwaslu. Itu saja evaluasi secara umum," ucap dia lagi.
Selain itu, ia menyampaikan alasan pengecekan Pilkada dilakukan di Kabupaten Bandung, tidak terlepas dari sisi indeks kerawanan pemilu termasuk yang paling diwaspadai dan jumlah pemilihnya terbanyak.
"Kita kan ada 15 protokol kesehatan selama Pemilu ini. Dimulai dari pembatasan jumlah, jaga jarak hingga durasi waktu dipercepat. Tempat (pemungutan suara) sudah didisinfeksi," terang dia.
"Semua petugas dites menggunakan rapid antigen, yang terbaru. Yang rekatif reaktif langsung diganti," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaIntip Kesibukan Penjahit Permak Pakaian di Pinggir Jalan Tulungagung Jelang Lebaran, Kewalahan hingga Tolak Pelanggan
Pengguna jasa permak pakaian meningkat 2-3 kali lipat dibanding hari biasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur
Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPDIP Gugat Hasil Pileg 2024 di 13 Provinsi ke MK, Ada Jabar dan Kalsel
PDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca Selengkapnya