Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyampaikan hasil rekomendasi mereka pada Presiden Joko Widodo. Ada pun isinya merupakan temuan atas kinerja KPK.

"Rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK sendiri. Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus. Supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK," kata Anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu, saat dihubungi, Kamis (1/2).

Dia menambahkan, dari rekomendasi itu diharapkan bisa dibentuk dewan pengawas yang bertugas mengontrol kinerja KPK apakah telah sesuai dengan kaidah hukum dan tata cara yang berlaku.

"Tapi dewan pengawas ini berfungsi untuk memastikan tugas pelaksanaan KPK sesuai dengan koridor hukum, undang-Undang. Tidak menyimpang, tidak sewenang-wenang. Tidak digunakan sewenang-wenang," ujarnya.

Soal siapa yang mengisi dewan pengawas, Masinton menilai bisa dari kalangan eksternal KPK seperti akademisi, hingga kalangan masyarakat biasa. Keberadaan dewan pengawas itu, klaimnya, sangat penting mengingat KPK adalah institusi negara yang harus awasi

"Karena dia adalah semua lembaga yang menggunakan APBN bukan bantuan apbn, bukan hibah, menggunakan Aparatur Negara, dia adalah lembaga negara. Mau dia bersifat independen atau apapun faktanya dia lembaga negara," jelas Masinton.