Merdeka.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Adhoc Pengadilan HAM, Andi Samsan Nganro menjelaskan jika hanya delapan orang yang lulus dari target 12 hakim Ad Hoc yang bakal mengadili sidang perkara hak asasi manusia (HAM).

"Dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Pansel ternyata yang dinyatakan lulus seleksi hanya delapan orang," kata Andi saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (25/7).

Andi mengatakan bila target tim panitia seleksi memang awalnya dirancang untuk 12 orang. Namun usai melakukan seleksi berdasarkan penilaian dan hasil dinyatakan hanya 8 orang yang lulus.

"Mereka (empat orang sisanya) itu dinyatakan tidak lulus," ucapnya.

Kendati tidak memenuhi target, Andi memastikan jika kedelapan hakim yang telah dinyatakan lulus tersebut telah memenuhi syarat untuk menggelar persidangan pengadilan HAM.

Secara teknis kedelapan Hakim Ad Hoc yang lolos telah dibagi ke dua persidangan pertama dan banding, dengan masing-masing empat hakim yang akan dikombinasikan dengan dua hakim karir.

"Untuk menyelenggarakan persidangan pengadilan HAM komposisi majelis hakim lima orang, dua hakim karier dan tiga hakim Ad Hoc HAM. Jadi hakim Ad Hoc yang dipersiapkan sudah cukup yaitu empat untuk tingkat pengadilan pertama dan empat juga di tingkat banding," jelasnya.

Berikut nama-nama hakim yang berhasil lulus seleksi MA sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman nomor 004/Pansel-HAM7/2022.

Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Tingkat Banding:1. Mochamad Mahin (Mantan Hakim Ad Hoc)2. Fenny Cahyani (Advokat)3. Florentia Switi Andari (Advokat)4. Hendrik Dengah (Dosen)

Kemudian, Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Tingkat Pertama1. Siti Noor Laila (Mantan Komisioner Komnas HAM)2. Robert Pasaribu (Aparatur Sipil Negara)3. Sofi Rahmadewi (Dosen)4. Anselmus Aldrin Rangga Masiku (Advokat)

"Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana tersebut di atas diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung," kata dia.

Kemudian, lanjut Andi, para calom hakim Ad Hoc yang telah dinyatakan lulus tersebut diharapkan membawa berkas atau dokumen pendukung sebagai bahan pengisian/lampiran LHKPN sesuai formulir yang telah disediakan oleh KPK

"Hasil seleksi yang telah diumumkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ucapnya.

Sekedar informasi jika para Hakim Ad Hoc yang lulus dalam waktu dekat bakal menjalani sidang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Paniai, Papua.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Sobandi menyebut rapat pemilihan nama nama telah rampung dibicarakan pada Kamis (21/7)

Sobandi menjelaskan hakim ad hoc yang akan terpilih itu, nantinya tidak hanya menyidang kasus Paniai saja. Setelah sidang Paniai selesai, para hakim ad hoc itu juga bisa ditugaskan pada kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim Ad Hoc.

MA merencanakan sidang kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai, Papua di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, pada Agustus mendatang.