Merdeka.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serental 2018, sebagian besar pasangan calon (Paslon) sudah mulai melakukan persiapan. Dalam pesta demokrasi kali ini Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi dikabarkan akan maju sebagai Calon Gubernur di Sumatera Utara.

Selain Edy ada juga Perwira Tinggi (Pati) Polri yang lebih dulu maju dalam Pilkada 2018, seperti Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, Kepala Korps Brigade Mobil (Kakorbrimob) Irjen Pol Murad Ismail, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin dan Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, itu adalah hak dari anak buahnya untuk maju dalam Pilkada 2018. Dan dirinya pun juga tak bisa melarang akan hal tersebut.

"Ya haknya, ya haknya Pangkostrad (Letjen Edy Rahmayadi), ya karena hak memilih hak yang sama dengan masyarakat," katanya usai mengikuti upacara apel persiapan Operasi Lilin 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Sebelumnya, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan dirinya memilih pensiun diri untuk bisa mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak 2018. Ditegaskan, niatnya itu sudah bulat. Bahkan dengan adanya revisi mutasi oleh Panglima TNI pun Edy tidak akan mengurungkan niatnya.

"Ada 74 wartawan telepon saya soal surat itu (Skep Panglima TNI), akhirnya saya tak tidur. Yang perlu anda ketahui semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampe ke kutub utara dan kutub selatan biar ga ada yang nanya-nanya lagi," katanya, Rabu (20/12).

Dirinya mengaku akan mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Utara saat pendaftaran dibuka. Menurutnya, gubernur itu jabatan politik dan berdasarkan UU TNI, bagi prajurit yang akan menjabat jabatan politik harus menanggalkan dan meninggalkan keprajuritan. "Saya mengajukan (pensiun dini) ini, mau maju di pilkada serentak 2018 yang sudah diatur KPU tanggal 8-10 Januari adalah waktu pendaftaran. Saya akan daftar," paparnya.

Edy berpendapat, niatnya maju dalam pilkada bukan soal diizinkan atau tidak oleh Panglima TNI. Tetapi hanya mengajukan izin. "Bukan masalah diizinkan atau tidak, kan saya juga mengajukan izin, persyaratannya adalah izin pensiun dini. Itu dia persyaratannya. Yang dilakukan Panglima TNI (pembatalan S-kep) adalah jabatan Pangkostrad, bukan jabatan politik. Kalo jabatan politik beliau sudah izinkan. Pensiun dini itu berjalan dengan sendirinya itu adalah hak prerogatif saya Saya tak akan ngomong begini kalo saya belum izin Panglima TNI baik lisan maupun tulisan," paparnya.

Dirinya mengaku sudah didukung sejumlah partai. Antara lain Gerindra, hanura, PKS dan PAN. "Untuk cawagub sudah ada Musa Rajekshah atau yang akrab di sapa Ijeck. Doakan ya," tutupnya.