Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka secara langsung gelaran Operasi Penegakkan Ketertiban dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2019. Kegiatan tersebut dimulai dengan apel bersama sejumlah pasukan gabungan.

Pantauan Liputan6.com, Jumat (8/2), upacara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB di kawasan Taxi Way Echo Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin apel tersebut.

Dalam pidatonya, Hadi menyatakan operasi tersebut menjadi salah satu upaya TNI memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Prajurit yang profesional artinya paham dan patuh terhadap hukum.

"Tidak hanya di masa perang, tetapi juga di masa damai," tutur Hadi.

Menurutnya, di masa kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, kompleksitas ancaman kejahatan semakin berkembang terhadap TNI. Bahkan memunculkan bentuk pelanggaran baru.

"Dalam antisipasi meningkatnya kejahatan baru seperti di media sosial, siber, dan ITE, POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk mencegah dan menindaklanjuti kejahatan yang dimaksud guna membentengi dan menangani pengaruh negatif media sosial. Dan menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu atau hoaks," jelas dia.

Operasi tersebut juga menyasar upaya merealisasikan Pemilu dan Pilpres 2019 aman, damai dan sukses. Untuk itu, komitmen netralitas TNI harus disadari dan dijalankan dengan taat.

"Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dalam upaya pencegahan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI," kata Hadi.

Meski namanya operasi penegakan hukum, kata Hadi, prajurit juga harus lebih harmonis dengan masyarakat. Sebab bersama rakyat, TNI dapat semakin kuat dan mampu mewujudkan bangsa yang berdaulat dan mandiri.

Hadi menambahkan, operasi yang menyasar keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari TNI hingga sipil itu pun menuntut anggota penegak hukum yang profesional. Polisi Militer (PM) harus memiliki kepatuhan tinggi dan memiliki kesamaan presepsi dalam menjalankan operasi itu di lapangan.

"Hasil Yustisi 2018 ada kenaikan pelanggaran. Disersi, mangkir, pelanggaran lalu lintas. Namun di balik itu ada hal positif, menurunnya narkotika, penyalahgunaan senpi, handak, antara TNI dan masyarakat. Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan kembali melaksanakan Operasi Yustisi 2019," Hadi menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber : Liputan6.com