Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya perampingan anggaran di sektor pendidikan. Dari total anggaran Rp 39 triliun, dipangkas sekitar Rp 5 triliun lebih.

"Enggak banyak sih, dari Rp 39 triliun itu kira-kira di atas Rp 5 triliun," ungkap Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).

Perampingan ini, kata Muhadjir, cenderung ke anggaran perjalanan dinas. Anggaran yang dipangkas nantinya dialokasikan pada program rehabilitasi sekolah rusak berat di Tanah Air.

"Terutama dari perjalanan dinas itu dari Rp 7 triliun lebih itu tinggal Rp 3 triliun lebih. Jadi ada sekitar Rp 3 triliun yang bisa kita hemat karena itu sebenarnya bukan perjalanan dinas pejabat tetapi perjalanan dinas akibat efek dari kegiatan-kegiatan penunjang di Kemendikbud," papar Muhadjir.

"Misalnya penataran guru, itu semua guru yang ditatar itu diundang itu kan dapat SPJ, uang perjalanan dinas. Karena penatarannya kita hapus, otomatis uang perjalanan dinasnya bisa susut," sambungnya.

Setelah anggaran non prioritas itu dipangkas, lanjut Muhadjir, ke depannya Kemendikbud bisa fokus pada rehabilitasi sekolah rusak parah.

"Sekarang kita fokus untuk membenahi yang rusak fatal dan rusak berat. Untuk kita naikkan langsung menjadi status SPM standar pelayanan minimum sekolah. Kemudian nanti secara bertahap kita berharap selama 3 tahun, kalau anggarannya tetap itu bisa kita selesaikan 150 ribu sekolah yang fatal dan berat itu baru kemudian kita mulai tangani yang lain," pungkasnya.