Merdeka.com - Memperingati hari buruh internasional yang jatuh pada 1 May pemerintah dituntut lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing. Sejumlah garapan proyek infrastruktur juga menjadi sorotan banjirnya tenaga kerja asing.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Daulay mengkritisi memorandum of understanding (MoU) penggarapan proyek yang dikerjakan oleh China dengan menganut sistem turn-key, borongan. Pola pengerjaan proyek seperti itu dianggap Saleh menjadi satu diantara penyebab banjirnya tenaga kerja asing.

"PAN mendorong pemerintah secara transparan membuka MoU antara Indonesia dengan Tiongkok. Pasalnya ada turn-key project yang mana setiap proyek-proyek Tiongkok mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari Tiongkok," ujar Saleh di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).

Tak ayal, imbuh Saleh, tenaga kerja lokal tersisihkan meski pengerjaan yang dikerjakan adalah tingkat pekerjaan kasar.

Tidak hanya sistem turn-key project, Wakil Ketua Komisi IX DPR itu juga mengatakan adanya perbedaan gaji serta perlakukan terhadap tenaga kerja asing memicu ketidakharmonisan dengan pekerja lokal. Sebagai anggota komisi DPR yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja, ada perbedaan gaji signifikan antara tenaga kerja asing dengan lokal.

"Ada temuan gajinya beda. Mungkin gaji mereka lebih bagus, ini yang saya kira menyebabkan munculnya disharmoni," ujarnya.

Sementara itu, memperingati hari buruh di tahun ini salah satu poin yang menjadi kritik keras dari serikat pekerja adalah Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Perpres tersebut dianggap "angin segar" warga negara asing untuk bekerja di Indonesia.

DPR sebagai legislatif pun bereaksi. Sejumlah fraksi seperti PKS, Gerindra mewacanakan panitia khusus guna mengevaluasi tenaga kerja asing. PAN juga memberi sinyal keikutsertaannya dalam Pansus tersebut.

"Ya mungkin setelah reses ini akan kita diskusikan. Ketua fraksi sih sudah menyatakan kita akan ikut Pansus," tukasnya.