Merdeka.com - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini mencuci mobil dinas viral di media sosial. Yang menjadi sorotan adalah pelat merah mobil tersebut diduga nunggak pajak.

Pengamat Transportasi, Darmaningtyas mengatakan kendaraan berpelat merah termasuk kendaraan TNI dan Polri tidak dikenakan pajak.

"Setahu saya dalam ketentuan yang berlaku, mobil berpelat merah memang tidak dikenakan pajak," ujar Darmaningtyas saat diwawancarai merdeka.com pada (2/3).

Menurut Darmaningtyas, kendaraan berpelat merah tetap harus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang jumlahnya kurang dari Rp150.000.

Reporter Magang: Alya Fathinah

"Tetapi, mereka tetap membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang biasanya sekitar sebesar Rp143.000 pertahun," tambahnya.

Meskipun tidak membayar pajak, tetapi masa berlaku mobil pelat nomor merah sama seperti mobil lainnya yakni lima tahun.

"Jadi setiap 5 tahun harus diperbaharui (nomor pelatnya)," tambahnya.

Mobil Pelat Merah Dikenakan Pajak 0,5 persen

Terkait tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebenarnya sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara lebih detail tertulis pada Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen.

Humas Pajak DKI Jakarta menjelaskan, kendaraan berpelat merah milik pemerintah DKI Jakarta dikenakan pajak sebesar 0,5 persen.

"Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa tarif PKB untuk TNI/Polri, Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan sebesar 0.5 persen," ujarnya.

Dia juga memberikan tata cara perhitungannya dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

"Cara perhitungannya yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajak PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot (Pasal 6 Perda 8 Tahun 2010)," tambahnya.

Sebelumnya, dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Video ini sendiri diunggah oleh salah satu pengguna twitter. Terlihat dalam video, Risma menggunakan kemeja putih, lengkap sepatu boots dan tengah menyiram menggunakan selang ke mobil kelir hitam.

Ia tengah mencuci salah satu mobil di sebuah lahan parkir. Namun, ada yang membuat salah fokus.

Warganet malah menyoroti mobil pelat merah yang dicuci Risma masih menunggak pajak.

Terlihat dari kaleng pelat nomor B 1540 PQS yang sudah lewat jatuh tempo, yakni 3 Agustus 2022.

Komentar Warganet

Beragam tanggapan dari netizen kemudian menghiasi video tersebut. Salah satunya, seperti komentar dari salah satu warganet, "masih banyak pr yg harus dikerjakan, segabut itu sampe nyuci mobil di situ?," buka komentar netizen.

"Pantes hujan mulu tiap malem," tambah salah satu netizen.

"Silakan saja nyuci mobil nyuci baju nyuci motor atau nyuci apapun sendiri tp ngapain musti dividiokan trus diuplaod coba???," pungkas warganet.