Pada Menteri Yohana, JK ngaku soal jam kerja cuma obrolan santai
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise sudah mengklarifikasi langsung pada Wapres Jusuf Kalla soal isu pengurangan jam kerja perempuan. Hal yang sama juga dia lakukan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.
Yohana semula kaget ketika mendengar ada isu pemotongan jam kerja perempuan. Dia pun langsung menemui JK dan menelepon MenPan RB.
"Saya temui Pak JK, bagaimana bisa ada kebijakan itu tanpa bicara dengan saya sebagai menteri pemberdayaan perempuan. Saya juga telepon Menpan, harusnya itu saya dilibatkan karena ini menyangkut dengan perempuan," katanya kepada wartawan di UGM, Yogyakarta, Sabtu (6/12).
Setelah mendapat klarifikasi dari JK, dia pun baru tahu jika isu itu justru keluar dari media. Media mengutip perbincangan santai JK.
"Itu setelah saya konfirmasi ke Pak JK rupanya sekadar obrolan santai, tapi tiba-tiba itu keluar di media dan menjadi besar, kemudian mendapat tanggapan Menpan. Beliau pun kaget karena itu masuk media. Saya diuber-uber media soal ini, sekarang saya jelaskan bahwa itu hanya obrolan santai pak JK," terangnya.
Meski demikian, dia sudah memastikan agar ide tersebut dikaji ulang. Pasalnya, ide tersebut bukannya membuat perempuan semakin maju, tapi justru bias gender.
"Mengurus anak itu bukan tugas perempuan, itu tugas bersama laki-laki, ya perempuan. Kita ini mau mengangkat derajat perempuan tapi malah kebijakannya tidak sejalan," tegas Yohana.
Dia pun belum memiliki rencana untuk memberikan usulan lain atas ide JK yang dianggapnya tidak tepat. Meski demikian dia memahami kekhawatiran JK terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian orang tua.
"Pengalamannya dulu perempuan dipersiapkan untuk anak-anak. Sekarang tidak bisa, tantangannya berbeda, dan soal anak itu adalah tanggung jawab laki-laki dan perempuan," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemnaker berupaya berkomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa ini agar mau memberikan THR bagi para mitranya.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaSempat kerja di Bandara Soekarno-Hatta selama dua tahun, Opi memutuskan buat banting setir berjualan bakso ikan dengan gerobak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPosko pengaduan THR dapat diakses oleh pekerja maupun buruh di hari kerja.
Baca Selengkapnya