Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Orasi massa 299: Yang berperan membangkitkan PKI bagian anggota DPR

Orasi massa 299: Yang berperan membangkitkan PKI bagian anggota DPR Aksi 299. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Ribuan massa dari berbagai elemen telah mendatangi Gedung DPR/MPR RI untuk menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), dan juga bangkitnya PKI.

"Kenapa kita demo di DPR untuk menolak bangkitnya PKI karena yang berperan membangkitkan PKI bagian anggota DPR. Yang tulis bangga jadi anak PKI," kata Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif, memberikan orasi dalam Aksi yang disebut 299, di atas mobil komando, Jumat (29/9).

Slamet mengatakan, bahwa pihaknya akan memberikan dokumen kepada DPR mengenai gerakan PKI. Dokumen ini dimaksudkan agar DPR membersihkan oknum PKI yang menurut Slamet berada di dalam lembaga legislatif tersebut.

"Anggota DPR yang mencoba mencabut TAP MPRS NO 25 1966 tentang pembubaran PKI merupakan pendukung partai komunis tersebut. Siapapun anggota DPR, catat baik-baik dari Partai manapun yang coba mencabut kembali TAP MPRS adalah musuh umat Islam. Kalau ada partai yang cabut TAP MPRS berarti partai PKI. Diam atau lawan?" jelasnya.

Seperti diketahui, dalam aksi ini pihak kepolisian menurunkan sebanyak 20 ribu personel untuk amankan aksi yang bernama 299.

"Ada 20.000 personel yang telah kita siapkan untuk pengamanan kegiatan ini. Jadi masyarakat enggak usah khawatir ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Komplek Parlemen, Senayan.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu

Hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Baca Selengkapnya
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Masih Lengkapi Berkas, Polisi Bakal Periksa SYL Usai Pemilu 14 Februari 2024

Masih Lengkapi Berkas, Polisi Bakal Periksa SYL Usai Pemilu 14 Februari 2024

Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.

Baca Selengkapnya