Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Padahal masa habis jabatan Sutarman masih bulan Oktober.

Hal ini pun jadi perbincangan diberbagai kalangan. Karena selain terkait kedekatannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Budi diduga memiliki rekening gendut polri. Namun, hal itu pun langsung dibantah oleh Budi Gunawan.

"Sudah selesai 2010, sudah klarifikasi. Mabes Polri sudah berapa kali merilis," kata Komjen Budi saat ditemui usai acara sertijab Kapolda Banten dan pelantikan Kapolda Papua Barat di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

Berikut beberapa kalangan yang mengkritik Jokowi atas ditunjuknya Budi Gunawan sebagai Kapolri:

Tak dilibatkan pemilihan Kapolri, KPK sebut itu hak Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penjaringan calon kandidat Kapolri."Permintaan untuk dilakukannya profiling track record kandidat belum ada secara resmi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Sabtu (10/1).Menurut dia, bila pemerintah belum meminta KPK untuk menyelidiki data rekam jejak calon kandidat Kapolri, maka KPK tidak akan melakukan intervensi apapun.Ia mengatakan KPK memahami tuntutan publik terhadap figur pejabat yang bersih yang dimulai dengan seleksi ketat. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berinisiatif untuk menyelidiki rekam jejak seseorang tanpa adanya permintaan dari pemerintah."Pemilihan itu hak presiden. Presiden yang bertanggung jawab. Jangan dibebankan ke KPK dong!" katanya, seperti dikutip dari Antara.Meski tidak akan berintervensi selama tidak diminta pemerintah, pihaknya pun menyayangkan bila pemilihan calon Kapolri tanpa melewati penyaringan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tradisi (seleksi KPK dan PPATK) yang baik, seharusnya dilakukan terus menerus. Karena ini demi kemaslahatan bersama," katanya.

Kapolri pilihan Presiden harus bisa belajar kepada KPK

Presiden Jokowi telah menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Usul pengangkatan kapolri baru ini tinggal menunggu jawaban mengenai persetujuan atau penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat.Pusat advokasi dan pengawasan penegakan hukum (PAPH) menyoroti penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan. Jika nanti disetujui oleh DPR dan dilantik oleh Presiden maka Kapolri baru diharapkan tidak malu belajar kepada KPK. Menurutnya KPK merupakan lembaga yang berhasil menumbuhkan kecintaan dan kepercayaan publik."Disadari betul, bahwa hingga saat ini kecintaan dan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sangatlah rendah," kata Direktur PAPH Windu Wijaya dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Sabtu (10/1).Windu mengungkapkan, rendahnya kepercayaan publik terhadap kepolisian karena lembaga tersebut tidak mampu menunjukan jati diri sebuah lembaga yang mampu bekerja secara profesional, independen dan melahirkan keadilan bagi pencari keadilan.KPK sendiri dicintai oleh publik, kata Windu, karena memiliki dua alasan. Pertama KPK mampu membuktikan diri bahwa setiap penanganan perkara di KPK selalu bersikap independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun."Kedua, KPK memiliki jejak rekam yang positif sebagai suatu lembaga hukum dimana tidak ada satupun perkara yang ditangani oleh KPK mendapatkan vonis bebas dari pengadilan," ungkapnya.Oleh sebab itu, Windu berharap Kapolri baru jangan malu untuk belajar kepada KPK. Dan juga nanti harus menjamin bahwa setiap proses hukum yang ditangani oleh Polri harus betul-betul bersikap independen dan terbebas dari campur tangan siapapun."Kapolri jangan malu-malu untuk menimba ilmu kepada lembaga pimpinan Abraham Samad," katanya.

Jokowi didesak libatkan PPATK dan KPK seleksi calon Kapolri

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai menggandeng PPATK dan KPK dalam penyeleksian calon pemimpin Polri dapat menghindari keputusan yang blunder. Agus berharap jangan cuma seleksi calon menteri yang melibatkan PPATK dan KPK."Karena kami mengharapkan, institusi penegak hukum di Indonesia ini semakin kuat. Baik kepolisian, KPK ataupun kejaksaan, termasuk dirjen pajak dan lain-lain, mampu berkoordinasi bersama memberantas korupsi," kata Agus.Namun Agus enggan membeberkan nama calon yang disinyalir terkait dengan pelanggaran hukum. Menurut Agus jika diungkap salah satu nama tersebut terindikasi pelanggaran hukum dapat memberi angin segar pada calon lain."Tidak bisa bisa disebutkan siapa. Paling tidak, kami ingin datang ke KPK dan PPATK akan kami sampaikan informasi yang memang penting," ujarnya.

Agar terbuka, Jokowi diminta kasih nama calon Kapolri ke KPK

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil memberikan reaksi terkait munculnya sejumlah nama perwira menengah dan tinggi Polri disebut-sebut sebagai calon pengganti Kapolri Jenderal Sutarman.Mereka mendorong supaya Presiden Joko Widodo selaku pemegang otoritas itu menggandeng Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan dalam seleksi pengganti Jenderal Sutarman."Serahkan nama-nama yang direkomendasikan baik Kompolnas dan pihak lain ke KPK dan PPATK," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).Menurut Ray, digandengnya kedua lembaga itu penting guna menghindari masalah dalam pemerintahan Jokowi mendatang. Sebab selama ini keterlibatan dua lembaga itu dalam pemilihan Kepala Kepolisian RI belum pernah dilakukan."Siapapun nanti yang dipilih agar membuat transparan dalam konteks uang negara," kata Ray.