Merdeka.com - Sebanyak 59.133 keluarga tidak mampu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akan menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dana kompensasi pasca kenaikan harga BBM. Namun, sebagian besar penerima BLSM tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Enny Widaryanti mengatakan jumlah keluarga miskin di Kendal mencapai sekitar 116 ribu. Namun, setelah diverifikasi oleh pusat yang bakal menerima BLSM hanya sebanyak 59.133 keluarga miskin saja.

"Ya kemungkinan masih banyak warga miskin yang tidak bisa menerima BLSM tetap karena data yang dipakai adalah data statistik 2011 lalu," katanya saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (26/6).

Enny menyatakan pembagian BLSM nantinya akan menimbulkan masalah baru. Data yang diserahkan TNP2K sebanyak 59.133 warga yang mendapatkan BLSM ternyata dinilai tidak tepat sasaran.

"Ada warga yang mampu ekonominya tapi mendapatkan BLSM sedangkan warga yang miskin justru tidak mendapatkannya. Sementara ini desa yang belum membagikan kartu tersebut, kami minta tunda dulu. Namun, jika sudah ada yang dibagikan, kami berharap warga yang merasa hidupnya sudah mampu atau kaya segera mengembalikan kartu tersebut," tambahnya.

Berdasarkan informasi, data error berkisar 6 persen dari seluruh penerima BLSM. Data error meliputi penerima sudah meninggal dunia atau keluarga yang 'naik kelas' dari miskin menjadi kaya. Namun, meski sudah 'naik kelas' masih ada yang menerima BLSM.

Karena itu jika ada warga miskin belum menerima, bisa diusulkan menggantikan warga mampu yang sudah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Untuk penggantian data tersebut menjadi tanggung jawab pihak desa untuk mengusulkan ke kantor pos.

Enny mengaku, peran kades sangat besar dalam mengusulkan penggantian penerima BLSM. Kades bisa mengumpulkan lembaga desa untuk mengusulkan penggantian penerima BLSM.

Dia mencontohkan Sualman dan Rofii, warga Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, merupakan warga miskin yang tidak menerima BLSM. Sualman sendiri mengaku heran dengan pembagian BLSM yang tidak adil dan tidak tepat sasaran.

"Tetangga saya yang hidupnya sudah kaya kok sekarang malah dapat BLSM, sedangkan saya yang hidup miskin malah gak dapat. Data pembagian ini jelas tidak tepat dan perlu dikoreksi," kata Sualman.