KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Operasional TPK Palaran kembali normal pasca OTT tim saber pungli

Senin, 20 Maret 2017 14:41 Reporter : Nur Aditya
terminal peti kemas Palaran. ©2017 merdeka.com/nur aditya

Merdeka.com - Operasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran yang dioperatori PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), kembali normal pascaoperasi tangkap tangan tim satgas pungli Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Kini TPK Palaran sebagai salah satu obyek vital, dijaga Brimob bersenjata.

Merdeka.com berkesempatan menyambangi kawasan TPK Palaran. Terlihat aktivitas keluar masuk tronton bermuatan peti kemas, berjalan normal. Tidak ada lagi petugas pungut dari koperasi di pos menuju area TPK.

"Sekarang, tetap berjalan seperti biasa, normal. Kebetulan siang ini, belum ada kapal. Baru ada kapal malam nanti pukul 20.00 WIB," kata Advisor PT PSP Sugito, kepada wartawan di lokasi TPK Palaran, Senin (20/3).

"Sebelum ada OTT, ada pungutan dan sopir keberatan. Sekarang, saya mendengar, mereka para sopir lebih senang (tanpa pungutan). Karena, soal pungutan itu tidak dari perusahaan, karena ditanggung masing-masing," ujar Sugito.

"Juga, biaya bongkar di Jawa, Rp 10 ribu. Di sini lebih mahal," tambahnya.

Sementara operasional PT PSP, Julius menerangkan, sebelum OTT Bareskrim, unit Komura memiliki 10 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 30 orang buruh kerja. "Itu terlalu banyak buat kami. Seharusnya dalam 1 kontainer, cukup 4 orang saja untuk bongkar muat," terangnya.

"Ya, memang kita gunakan mesin crane. Tapi masih perlu buruh, untuk membuka dan memasang sepatu (peti kemas). Itu saja. Jadi, ada kelebihan 26 orang dari tim itu (Komura)," tambahnya.

Sebelum OTT Polri, PT PSP juga merasa terintimidasi dengan kehadiran buruh Komura. "Melawan tidak bisa, karena terintimidasi. Ya, ada pihak luar yang mengintimidasi. Misalnya demo, dan protes-protes. Perusahaan tidak bisa melawan," sebut Julius.

"Harapan kami bahwa dengan OTT Polri, tarif bongkar muat normal.dan operasional aman," timpal Sugito.

Salah seorang sopir kontainer, Supri, juga mengemukakan keberatannya dengan pungutan Rp 20 ribu dari koperasi serba usaha PDIB. "Ya keberatan Pak. Setiap masuk parkir di dalam (area TPK) dipungut Rp 20 ribu. Kita cuma dapat ongkos Rp 50 ribu, tiap masuk parkir bayar, tidak nutup buat makan sehari Pak," sebut Supri.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin juga memastikan, tindakan OTT Polri, tidak memengaruhi kegiatan operasional TPK Palaran. "Sehingga biaya-biaya tidak perlu para pengguna jasa TPK, bisa ditekan," demikian Safaruddin. [gil]

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.