Merdeka.com - Dalam sepekan, dua insiden perahu terbalik terjadi di Sungai Brantas, Jawa Timur. Yang pertama terjadi pada hari Kamis (13/4) di Gresik. 12 penumpangnya tenggelam, dua di antaranya meninggal dunia.

Dua hari berikutnya, hari Sabtu, kejadian serupa kembali terjadi di Balongbendo, Sidoarjo. Beruntung, perahu tambang yang mengalami putus tali ini berhasil diselamatkan Tim SAR yang tengah mencari korban insiden pertama yang belum ditemukan. Sehingga tidak sampai terbalik seperti insiden Gresik.

Terkait dua peristiwa ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memanggil Dinas PU Pengairan, Dishub dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (17/4).

Hasilnya, bahwa hampir ribuan perahu tambang yang beroperasi di seluruh daerah di Jawa Timur, tidak berizin. "Laporan dari Balai Besar Sungai Brantas, juga dari Jasa Tirta, kita juga dengarkan dari pengairan, Dishub, Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan juga dari Pemprov. Intinya, ternyata memang semua (perahu) penyeberangan, termasuk yang di Sidoarjo-Gresik, tidak ada izinnya," terang Gus Ipul usai rapat.

Padahal, lanjut dia, ada hampir ribuan perahu penyeberangan sungai beroperasi di hampir semua kabupaten se Jawa Timur. Di sepanjang Sungai Surabaya saja, ada 70 unit perahu. Belum di Lumajang, Bengawan Solo dan juga Blitar.

Untuk itulah, kata Gus Ipul, belajar dari pengalaman terakhir ini (perahu terbalik), pihaknya ingin mencoba mencari solusi. "Yang pertama, hasil survei memang menunjukkan, penyeberangan tanpa izin ini merusak sarana dan prasarana sungai. Seperti tanggul dan lain-lain," jelas dia.

Tapi, diakui Gus Ipul, transportasi tersebut memang dibutuhkan masyarakat. Karena penyeberangan via perahu tambang dianggap murah, cepat, efektif dan efisien. "Nah untuk itu, dari hasil diskusi sementara, sulit untuk kita melarang, apalagi menutup. Karena kalau nanti dilarang, ditutup, ya akan tetap berlangsung," tutur Gus Ipul.

"Makanya sekarang, kita akan melakukan kajian yang menyeluruh oleh Balai Besar, oleh Jasa Tirta, oleh Dinas Pengairan untuk melihat semua kemungkinan," sambungnya.

Gus Ipul mengungkap, dari dua insiden perahu tambang itu, langkah pertama yang akan diambil pihaknya, sembari menunggu kajian, adalah mencoba untuk memberikan semacam standar keselamatan pada perahu tambang.

"Standar keselamatan baik kapal yang ada, mulai dari ukurannya, mulai alat-alat keselamatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu minimal harus bisa diterapkan oleh pemilik dari kapal-kapal tersebut," kata dia.

Yang kedua, Pemprov Jawa Timur melalui semua unsurnya, termasuk aparat desa, juga harus melakukan pengawasan ketat. "Yang kita harapkan ini bisa melihat dengan baik suatu proses penyeberangan. Katakanlah misalnya, ini kan cuaca lagi buruk, air juga lagi tinggi. Nah, situasi seperti itu ada baiknya memang operator (kapal) menghentikan penyeberangan," imbaunya.

Namun, kembali dia menegaskan, rencana tersebut tidak akan bisa efektif tanpa dukungan masyarakat. "Semua bisa jalan kalau yang di bawah mendukung. Maka akan ada rapat berikutnya nanti di Kecamatan Balongbendo," katanya lagi.

Rapat itu nanti, akan mengundang kepala desa, Bhabinkamtibmas dari kepolisian dan dari Babinsa. Tujuannya agar semua pihak bisa ikut memberi solusi. "Kita melihat kenyataan secara arif. Di satu pihak memang masyarakat butuh, tapi satu pihak keselamatan harus terjaga. Ini yang terus kita jadikan pegangan, dalam rangka mengambil langkah-langkah ke depan," tandasnya.