Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Usul Indonesia Punya Dana Abadi untuk Hadapi Bencana dan Wabah

Ombudsman Usul Indonesia Punya Dana Abadi untuk Hadapi Bencana dan Wabah rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengusulkan agar pemerintah mulai mengumpulkan dana abadi untuk digunakan ketika negara menghadapi masalah-masalah krusial. Seperti wabah hingga bencana alam.

"Kita agak kurang serius membangun yang namanya Sovereign Wealth Fund, dana yang dikumpulkan untuk hal-hal seperti ini, bencana, serangan wabah, dan menjamin masa depan," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Minggu (8/3).

Langkah ini, lanjut Alamsyah, sudah dilakukan negara China. Dalam kurun waktu 16 tahun, negeri tirai bambu berhasil mengumpulkan hingga USD 900 miliar.

"Yang diambil sekian persen dari SDA yang dieksploitasi, dari hutan, dan dari aspek-aspek eksploitasi lain yang memang mereka peruntukan untuk mengantisipasi apabila ada bencana alam dan ada hal-hal yang krusial seperti ini," sambungnya.

Indonesia, dia akui, memang sudah ada mekanisme pengumpulan dana abadi. Tetapi masih kecil dan tidak berfokus pada tujuan spesifik.

"Ada di bawah Kementerian Keuangan dan terlalu banyak. Dia (China) bisa bangun satu rumah sakit hanya dalam sekian hari karena dananya dia cukup. Kita menangani bencana di Palu saja sampai hari ini orang masih tinggal di hunian sementara (Huntara)," tegas dia.

Ombudsman, katanya, sangat berharap pemerintah mulai mengumpulkan dana semacam itu. Sehingga ketika Indonesia menghadapi situasi genting, seperti bencana alam maupun wabah dapat segera dipakai.

"Kalau kita istilahnya semacam dana abadi yang hanya bisa dikeluarkan apabila presiden tanda tangan. Seperti di China juga perdana menteri dan presiden tanda tangan baru keluar dan kemudian bangun rumah sakit dengan cepat," urai dia.

"Kita tidak ada yang spesifik seperti itu. Ada, tapi kecil-kecil. Jadi ada sekian banyak. Dana-dana di Kementerian Keuangan mungkin ini PR Kementerian Keuangan untuk konsolidasi. Pak Jokowi pulang dari Emirat Arab kalau tidak salah sempat melontarkan ide itu," sambung dia.

Jika menilik kemampuan SDM dalam menghadapi Covid-19, Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Hanya memang dukungan dari segi anggaran yang harus dikuatkan.

"Apakah orang Indonesia mampu? Mampu. Itu rumah sakit di Wuhan, arsiteknya anak Malang. Dari kapasitas kita bisa, tapi resource itu memang harus kita tabung," ujar dia.

Menanggapi usulan tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan sejauh ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk menangani berbagai masalah, seperti bencana alam dan wabah. Dana tersebut dialokasikan ke BNPB.

"Kayak di (Karantina WNI) Natuna memang ditangani langsung oleh BNPB. Kemudian di Departemen Keuangan ada alokasi dana yang disiapkan dalam rangka menghadapi masalah-masalah atau bencana-bencana, wabah seperti Corona maupun bencana alam,"

Ngabalin mengakui, dari segi jumlah anggaran memang belum terlampau besar. Meski demikian, dia menegaskan, khusus untuk penanganan Covid-19, dananya sudah disiapkan pemerintah.

"Persoalannya benar tadi Bang Saragih, tidak sebesar yang kita membayangkan terkait bencana alam yang luar biasa. Tapi kalau untuk Corona ini kemarin Presiden menyampaikan bahwa ada akses kelembagaan yang disiapkan negara demikian halnya dengan anggaran yang disiapkan oleh negara dalam menghadapi virus Corona ini," klaim Ngabalin.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya