Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan terjadi dugaan maladministrasi saat proses eksekusi terpidana Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) setelah ditetapkan sebagai dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Maladministrasi itu terjadi di empat institusi sekaligus.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI berpendapat terjadi maladministrasi," kata Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), lewat keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Adrianus mengatakan, maladministrasi itu pertama terjadi di Kejaksaaan Agung (Kejagung). Kedua di Polri. Ketiga di Pengadilan Jakarta Selatan dan keempat Kementerian Hukum dan HAM.

Adrianus menjelaskan, maladministrasi di Kejaksaan Agung berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian pada Polri, maladministrasi berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang.

"Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut," ujar dia.

Atas temuan ini, Adrianus menegaskan, Ombudsman akan meminta dilakukannya tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Kami minta pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan Red Notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi, sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi Penegak Hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan, dan kami akan pantau pelaksanaannya dalam waktu 30 hari," kata Adrianus.

Sebagai informasi, temuan Ombudsman ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Serangkaian permintaan keterangan dilakukan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli dilakukan mulai bulan Juli hingga Agustus 2020.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com