Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta klarifikasi kepada Kementerian Keuangan terkait perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan 2017 yang cenderung membingungkan. Hal tersebut diduga menimbulkan kecurangan dalam proses seleksi kompetensi dasar (SKD) rekrutmen CPNS Kemenkeu 2017.

Komisioner Ombudsman RI Laode Ida menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak menjelaskan berapa jumlah formasi yang dibutuhkan, melainkan hanya mencantumkan formasi jabatan. Hal itu menyebabkan beberapa CPNS tak lolos seleksi, padahal peserta tersebut lulus passing grade pada seleksi tahapan standar kompetensi dasar.

"Sejak awal masyarakat tidak memperoleh informasi jumlah formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan per jabatan yang dibutuhkan," kata Laode Ida di ruang ajudikasi Ombudsman RI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (3/11).

Mantan Wakil Ketua DPD itu meminta Kementerian Keuangan dalam perekrutan CPNS, untuk merinci jumlah pegawai yang dibutuhkan. Laode juga melihat format pengumuman perekrutan yang dibagikan di Kementerian Keuangan berbeda dengan Kementerian lain, sehingga menimbulkan kebingungan.

"Mengapa ini BKN, Kementerian Keuangan berbeda dengan Kemenlu maupun Kementerian/lembaga lainnya format dalam formasinya. Ke depan harus dirinci, itu untuk catatan ke depan supaya semuanya tahu dan tidak kaget," imbuh Laode.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beberapa waktu lalu memanggil tim seleksi Kementerian Keuangan terkait keanehan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kemenkeu.

Pemanggilan tersebut menyusul beredarnya kabar yang menyebut adanya peserta CPNS Kementerian Keuangan yang mengikuti tes dengan akumulasi nilai tinggi namun tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sementara, ada nilai yang lebih rendah namun melaju ke tahap selanjutnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan, penerimaan PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan. Dia memastikan tidak ada kecurangan dalam penerimaan PNS tahun ini karena semua dilakukan berdasarkan komputerisasi.

"Saya instruksikan dengan sangat tegas, tidak boleh ada unsur korupsi, penipuan, dalam keseluruhan proses ini, semua berbasiskan komputer dan harus dijaga mengenai integritas dari proses," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/11).