Merdeka > News

Ombudsman Menduga SE Bapanas Tentang Harga Batas Atas Gabah-Beras Maladministrasi

Kamis, 2 Maret 2023 11:08 Reporter : Rizlia Khairun Nisa
Ombudsman Menduga SE Bapanas Tentang Harga Batas Atas Gabah-Beras Maladministrasi Anggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya menduga adanya potensi maladministrasi dalam penetapan surat edaran (SE) No.47/TS.03.03/K/02/20230. Edaran ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditetapkan pada 20 Februari 2023 lalu mengatur tentang harga batas atas gabah (ceiling price) petani.

"Saya berharap Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mereview SE tersebut karena dugaan maladministrasinya kuat sekali . Dugaan ya, artinya kita Ombusdman sedang mengumpulkan berbagai macam informasi dan pendalaman terkait kebijakan ini," kata Yeka pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi pada Rabu malam di Bogor (1/3).

Yeka menjelaskan dugaan ini didasarkan atas format SE yang tidak lazim di mana SE diketahui merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Karena bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal.

"Surat edaran itu kan lazimnya itu untuk internal tapi diberlakukan untuk eksternal. Yang kedua, kalau pun yang dimaksudkan tujuannya baik tapi momentumnya kurang pas yaitu di saat panen raya," jelasnya.

Diketahui, dalam SE yang dikeluarkan Bapanas tersebut ditetapkan harga batas atas untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.550 per kilogram, GKP di penggilingan Rp4.650 per kilogram, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp5.700 per kilogram. Sementara harga beras medium di gudang Bulog ditetapkan Rp9.000 per kilogram.

"Harga atas dipatok pada level tertentu di bawah harga rata- rata keekonomian dari keseimbangan pasar . Dalam SE misalnya harga atas Rp 4.550, artinya petani tidak boleh itu menjual harga Rp 5.500. Padahal harga Rp 5.500 sampai Rp 6.000 itu sah-sah saja dalam keseimbangan pasar dan tidak patut harga ini mengatur petani," ucap Yeka.

Lebih lanjut, Yeka berharap Bapanas dapat segera mencabut SE No.47/TS.03.03/K/02/20230 itu dan bertugas sesuai tupoksi serta wewenang yang seharusnya. Dalam tata kelola kebijakan pangan, Bapanas melaksanakan kewenangan yang besar, salah satunya dalam hal penetapan HPP .

"Kalau mengatur untuk pemerintah Bulog boleh melalui instrument HPP. Nah, HPPnya saja yang dikoreksi karena HPP itu instrument yang digunakan untuk pemerintah membeli petani. Nah itu boleh diatur. Akan tetapi kalau mengatur petani ditetapkan harga seperti itu Ombudsman merasa ini tidak fair bagi petani apalagi diberlakukan pada musim hujan seperti ini," tutup Yeka.

[hhw]

Dengan Alsintan, Panen Raya di Rembang Lebih Menguntungkan Petani
Dengan Alsintan, Panen Raya di Rembang Lebih Menguntungkan Petani
Kementan Tegaskan Stok Pupuk Bersubsidi Sesuai Permintaan
Kementan Tegaskan Stok Pupuk Bersubsidi Sesuai Permintaan
Presiden Jokowi Pastikan Pasokan Beras Bertambah dari Panen Raya
Presiden Jokowi Pastikan Pasokan Beras Bertambah dari Panen Raya
Mentan Pastikan Food Estate Kalteng Berkembang, Produksi Padi Capai 5 Ton/Hektare
Mentan Pastikan Food Estate Kalteng Berkembang, Produksi Padi Capai 5 Ton/Hektare
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Berita Kementan
  3. KILAS
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Ternyata Ini Penyebab Dana Investor Selalu Singgah di Singapura Sebelum ke Indonesia
image

Viral di 2019, Kasus JusticeforAudrey Diperbincangkan Lagi Karena TikTok Wanita Ini
image

Buat Putri Ariani Terkenal, Segini Kekayaan & Pendapatan Iklan America's Got Talent
image

Ikut Audisi America's Got Talent Seperti Putri Ariani, Ini Biaya Harus Disiapkan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi