Ombudsman: Komitmen kepala daerah di Jateng soal pelayanan publik masih rendah
Merdeka.com - Pelayanan publik di instansi pemerintah masih mendominasi aduan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Tengah. Selama 2017, dari 227 laporan sebanyak 60 persen mengadukan layanan di pemerintah kota dan kabupaten, serta di tingkat kelurahan.
Plt Kepala Perwakilan ORI Jateng, Sabarudin Hulu mengungkapkan, wilayah yang paling banyak diadukan adalah Semarang dengan 65 kasus, Kendal 12 kasus, dan Demak 9 kasus.
"Banyaknya aduan ini, salah satunya disebabkan rendahnya komitmen kepala daerah untuk mengatasi persoalan terkait pelayanan publik," jelasnya dalam Training of Trainers Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Hotel Horison Semarang, Selasa (21/11).
Pelayanan yang dikeluhkan warga umumnya soal pengurusan perizinan, pelayanan di kelurahan, serta BPJS. Sementara untuk layanan di bidang pertanahan adalah adanya pungutan liar dan tumpang tindih sertifikat. Sabarudin menambahkan, selain di pemerintah daerah, layanan yang dianggap bermasalah ada di instansi penegak hukum. Di kepolisian, adanya penundaan berlarut, tidak adanya status kepastian hukum, serta masalah administrasi di SPKT dan SIM.
"Sementara di Kejaksaan adanya dugaan penyimpangan prosedur. Sebagai contoh, ada perkara yang bolak-balik hingga sembilan kali. Ini kan tidak efektif," tegasnya.
Sabarudin menambahkan, selama 2016 ada 184 aduan yang diterima ORI Jateng. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen berhasil ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi. Sementara sisanya, berhasil diselesaikan dengan konfirmasi dan mediasi sehingga tidak perlu mengeluarkan rekomendasi.
Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Pemprov Jateng Suharsono mengungkapkan, saat ini layanan aduan dari masyarakat lebih baik. "Salah satu sebabnya adalah penggunaan media sosial Twitter dan FB oleh Gubernur Ganjar Pranowo," ucapnya.
Meski begitu, diakuinya tidak semua layanan itu cepat direspon karena keterbatasan kewenangan. Hal ini disebabkan banyak aduan yang menjadi ranah pemerintah kabupaten dan kota.
Dia juga meminta kepada pengadu agar memberikan informasi yang jelas, termasuk soal identitas. Dengan adanya identitas yang jelas maka akan lebih mudah diberikan tindakan jika ditemukan pelanggaran.
"Siapa yang mengadu, siapa yang diadukan, pengaduan apa, pelanggaran apa itu harus jelas. Identitas pelapor pasti kami rahasiakan, itu bagian dari etika dan jaminan untuk whistleblower info," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaFakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya6 Daerah di Jateng Banjir, BPBD Evakuasi Warga: Harta Benda Ditinggal Dulu
BPBD Jateng bersama BPBD kabupaten kota juga menyediakan tempat pengungsian.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca Selengkapnya