Merdeka.com - Ombudsman Sumatera Selatan bakal melakukan investigasi sebagai tindaklanjut dugaan pungutan liar yang dilakukan anggota Polrestabes Palembang terhadap pengendara yang dikira pemudik. Parahnya, pungli tersebut dilakukan di pos penyekatan mudik.

Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Ombusman Sumsel Hendrico mengungkapkan, investigasi dilakukan sebagai pengawasan secara tertutup terhadap kinerja kepolisian di lapangan. Terlebih polisi saat ini menjadi sorotan masyarakat sehingga perlu pembenahan.

"Karena ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat bisa hilang kalau ternyata bisa diduitin seperti itu, berarti sistemnya tidak bisa dipercaya, ini bahaya," ungkap Hendrico, Jumat (7/5).

Dia menegaskan, kasus ini harus ditindaklanjuti Polda Sumsel dengan memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan secara internal sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Pemeriksaan internal dapat membuat terang suatu peristiwa. Tentunya ini akan mengembalikan trust masyarakat bagi polri," ujarnya.

Terlebih lagi, saat ini polisi menjadi leading sector dalam penyekatan arus mudik dalam mencegah penyebaran Covid-19. Propam Polda Sumsel harus melakukan penyelidikan tanpa perlu ada dorongan dari luar atas dugaan pungli tersebut karena sudah mulai meresahkan masyarakat.

"Ombudsman percaya Propam Polda Sumsel bakal melakukan penyelidikan terhadap anggotanya," kata dia.

Terlepas itu, pihaknya mengingatkan aparat kepolisian untuk tidak main-main dalam pencegahan penyebaran virus corona. Apalagi beberapa daerah di Sumsel angka penularan sangat tinggi, bahkan masuk sebagai zona merah.

"Penerapan pembatasan arus mudik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus diterjemahkan oleh petugas di lapangan secara serius dan tidak memanfaatkan situasi genting demi memperkaya diri. Apabila aparat di lapangan menganggap kebijakan pembatasan tersebut hanya sekedar formalitas, maka tujuan dari pembatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak akan berjalan maksimal," pungkasnya.