Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Beberkan Potensi Maladministrasi Persidangan Online

Ombudsman Beberkan Potensi Maladministrasi Persidangan Online ilustrasi sidang tipikor. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Ombudsman RI menyelesaikan investigasi terkait proses pelaksanaan persidangan online yang berpotensi terjadi maladministrasi. Potensi maladministasi ini berdasarkan hasil temuan dari hasil kunjungan, wawancara, dan survei dari 16 pengadilan negeri di Indonesia

Fakta di lapangan, secara garis besar potensi maladministrasi berupa penundaan persidangan yang berlarut-larut dan kurangnya SDM berkompeten pada penyelenggaraan persidangan online.

"Seperti kendala minimnya sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang kurang stabil, kualitas peralatan audio yang kurang baik di pengadilan maupun di luar pengadilan terutama rutan/lapas. Termasuk kesiapan genset untuk antisipasi saat listrik mati," kata Keasistenan Analisa Pencegahan Maladministrasi Muhammad Pramulya Kurniawan Anggota saat konferensi pers secara daring, Selasa (9/6).

"Kemudian, minimnya petugas di Pengadilan Negeri yang memiliki keahlian sistem teknologi informasi juga dapat mengakibatkan potensi maladmanistrasi berupa penundaan berlarut pada jalannya proses persidangan dan tidak kompetennya Pengadilan Negeri dalam penyelenggaraan persidangan online," lanjutnya.

Selain itu, dia mengatakan pada pelaksanaan persidangan online juga ditemukan koordinasi yang masih belum berjalan lancar antara pihak pengadilan dan instansi atau lembaga terkait.

"Kurang optimalnya koordinasi antar instansi atau lembaga dapat dilihat pada keluhan delegasi perkara antar pengadilan negeri yang lamban dan kurangnya persiapan dari pihak lain di luar Pengadilan. Hal tersebut juga dapat berpotensi maladministrasi berupa penundaan berlarut dan tidak kompeten secara kelembagaan," papar dia.

Temuan yang terakhir, kata dia, terkait kejelasan waktu jalannya persidangan yang masih sering mengalami penundaan berlarut. "Hal tersebut dapat dilihat adanya keluhan terbatasnya waktu persidangan oleh beberapa PN dan keluhan penasihat hukum yang harus menunggu dimulainya persidangan dengan waktu tunggu yang tidak pasti," ungkapnya.

Saran Perbaikan dari Ombudsman

Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menerangkan bahwa hasil temuan-temuan akan disampaikan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk perbaikan.

"Maka Ombudsman RI memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Ketua Mahkamah Agung agar menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Persidangan Secara Online/E-litigation Perkara Pidana, guna memperkuat dasar hukum penyelenggaraan proses persidangan," jelasnya.

"Termasuk regulasi tentang standarisasi sarana dan prasarana persidangan secara online/E-litigation pada Pengadilan Negeri, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan online," lanjut Adrianus.

Terkait sarana tersebut, dia mengimbau kepada Ketua MA untuk membentuk Tim Khusus untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan dan perlunya optimalisasi koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penyelenggaraan persidangan virtual. Khususnya, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya

Komisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya

Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa

Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pilpres, Bawaslu Singgung Cuitan Akun Kemhan Lewat Tagar Dukungan ke Prabowo

Sidang Sengketa Pilpres, Bawaslu Singgung Cuitan Akun Kemhan Lewat Tagar Dukungan ke Prabowo

Insiden Kemhan mencuitkan unggahan dengan tagar PrabowoGibran ramai dan viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Enam Aplikasi Travel Agent Terancam Diblokir, Begini Respons Menparekraf

Enam Aplikasi Travel Agent Terancam Diblokir, Begini Respons Menparekraf

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat peringatan kepada 6 Online Travel Agent

Baca Selengkapnya
Ombudsman Soal TikTok Shop: Harus Dipastikan Tak Ada Upaya Mengelabui Hukum

Ombudsman Soal TikTok Shop: Harus Dipastikan Tak Ada Upaya Mengelabui Hukum

Ombudsman sebut ada indikasi maladministrasi dalam operasional TikTok Shop di Indonesia.

Baca Selengkapnya