Ogah kembali ke masa orba, aktivis 98 dukung Jokowi-JK
Merdeka.com - Sejumlah aktivitas 98 yang mengatasnamakan 'Front Indonesia Muda' ogah kembali ke masa orde baru di mana kala itu gaya militerisme ditegakkan dalam kedaulatan negara. Aktivis inilah yang menggulingkan kepemimpinan Presiden Soeharto dengan orde barunya. Mereka khawatir jika negara dipimpin dengan gaya militer pengekangan, pemerintahan represif pasti kembali terjadi.
Bagi mereka Prabowo Subianto yang ketika 1998 menjadi Pangkostrad masih berlumur dosa. Capres dari Gerindra itu dinilai masih tidak bisa membuktikan di mana 13 aktivis yang hilang kala itu belum kembali.
"Ada statement yang menyebut bahwa Prabowo bersih dari pelanggaran HAM, menurut kami ini masih ada masalah. Kalau klaim mana bukti. Kalau benar bersih tolong yang masih hidup kembalikan. Kalau ada tapi mati di mana jasadnya," kata Ketua Front Indonesia Muda Febrianto di sela deklarasi di Cafe Ngopi Doeloe, Bandung, Selasa (3/6).
Febri mengaku, kala menggulingkan Presiden Soeharto dia beserta dengan aktivis lainnya berjuang, berkeringat dan berteriak bersama untuk menghentikan gaya pemerintahan yang mengekang. "Kami adalah orang yang terlibat. Sekarang beberapa teman-teman kumpul lagi karena merasa ada sebuah kegelisahan, itu sebenarnya bisa datang kembali karena bangkitnya pemerintahan yang represif atau pemerintahan yang sangat tidak menghargai perjuangan warga. Kami bersatu dan sepakat membuat ini," ujarnya.
Indonesia yang sudah berjalan demokratis baginya jangan kembali lagi kepada massa orde baru. Pemerintahan militeristik jauh dari kebebasan. Kaum muda memiliki tanggung jawab untuk terus terlibat dalam dinamika kemerdekaan.
Baginya Pilpres 2014 merupakan mekanisme kontrak sosial untuk memilih pemimpin negara yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. "Hal itu yang kami lakukan untuk memilih pasangan Jokowi - Jusuf Kalla ," terangnya.
Dia menambahkan akan membangun platform perjuangan. "Ketika ada presiden yang sangat demokratis itulah yg kami perjuangkan. Kita tidak ingin menengadahkan tangan tapi kita tawarkan agenda perjuangkan," tegasnya.
Agar tidak lupa dia kembali mengingatkan kepada rakyat Indonesia. "Kita akan datang ke masyarakat dan mensosialisasikan apa nilai yg telah kita perjuangakan. "Sekarang sudah kelihatan. Jokowi adalah simbol kerakyatan. Sedangkan kubu sana (Prabowo) adalah di kubu militer. Semangat reformasi adalah pro kerakyatan," tegasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi
AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nyaris 10 Tahun Oposisi, Akhirnya Demokrat Gabung Pemerintah Jokowi
AHY mengisi posisi Hadi Tjahjanto yang bergeser jabatan Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaUbedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaRespons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca Selengkapnya