Merdeka.com - Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani mengapresiasi langkah satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono. Julius menyebut penangkapan ini menjadi momentum yang sangat penting dalam perjalanan sejarah reformasi hukum dan peradilan di Indonesia.

"Mengingat proses pemeriksaan KPK yang memakan waktu lama, setelah hingar bingar penggeledahan di rumah Nurhadi terkait perobekan dokumen hingga uang ratusan ribu US Dollar yang ditemukan di closet," katanya, Selasa (2/6).

Selain KPK, PBHI juga mengapresiasi keberanian Polri dalam menangkap Nurhadi dan Rezky Herbiyono. PBHI kemudian mendorong KPK dan Polri melanjutkan pencarian terhadap DPO lain atas nama Hiendra Soenjoto.

Julius melanjutkan, PBHI juga meminta seluruh proses penegakan hukum oleh KPK dilakukan secara seksama, transparan dan partisipatif sehingga dapat membongkar tabir sistem dan struktur korupsi di lembaga peradilan.

"Kami meminta KY dan Bawas MA melakukan bersinergi, dan membentuk tim khusus, untuk mengawal kasus ini ke sampai berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Julius mengajak seluruh warga negara, terutama fakultas hukum, pusat studi dan para peneliti hukum, untuk terlibat aktif mengikuti kasus besar dalam sejarah hukum Indonesia yang dapat menjadi pintu masuk melakukan reformasi peradilan ini secara menyeluruh.

Nurhadi dan Hiendra Soenjoto ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan suap penanganan perkara pada tahun 2015-2016 dan gratifikasi. Mantan orang nomor dua di institusi tertinggi peradilan di Indonesia ini menghilang sejak masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 11 Februari 2020, setelah mangkir dari panggilan KPK.