Merdeka > News

NU: Pengelolaan migas tugas 'kenabian' yang haram diliberalisasi

Minggu, 10 November 2013 16:19 Reporter : Laurencius Simanjuntak
NU: Pengelolaan migas tugas 'kenabian' yang haram diliberalisasi KH Said Aqil Siradj. merdeka.com

Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada pemerintah untuk menghentikan liberalisasi minyak, gas dan energi (Migas). Sebab, hal itu dapat menghancurkan kedaulatan energi nasional.

Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, sejak zaman dulu gas, air dan udara menjadi tugas 'kenabian' yang tidak layak diliberalisasi oleh siapa pun.

"Justru harus mendapat perlindungan dan proteksi oleh negara dari tangan-tangan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu," kata Said lewat siaran pers, Minggu (10/11).

Said mengatakan, PBNU mendukung penuh upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Akan tetapi, pemerintah juga harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia.

"Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPH Migas yang juga Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU, Fahmi Harsandono Matori mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terkait tata niaga gas.

Menurut putra sulung mantan Menhan Matori Abdul Djalil ini, sangat penting untuk menjaga keamanan pasokan kebutuhan domestik, daya jangkau konsumen serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sehingga sangatlah penting pembangunan infrastruktur energi, sebagai langkah praksis dari pemerintah," jelas Fahmi.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) era kepemimpinan Mahfud MD pernah membubarkan BP Migas karena tidak ada yang menguntungkan rakyat.

Pembubaran BP Migas itu sebagai implikasi hukum dari judicial review terhadap UU Nomor 22 tahun 2001, yang bertentangan dengan UUD 1945. MK juga telah memutuskan, mekanisme penentuan harga migas tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar.

[ren]

SKK Migas: Harus ada tafsiran tegas soal kontrak migas
SKK Migas: Harus ada tafsiran tegas soal kontrak migas
Rp 20 triliun dana eksplorasi migas 'hilang' di laut
Rp 20 triliun dana eksplorasi migas 'hilang' di laut
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Migas
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

PPDB Depok Jenjang SMP Mulai Besok, Simak Jadwalnya
image

Terbongkar, Ini Misi Dibawa Jokowi Bertemu Presiden Rusia dan Ukraina
image

Begini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
image

Ini Panduan Pelaksanaan Kurban di Tengah Wadah PMK dari Kemenag

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi