NU minta parpol dan politisi tak lagi berpolitik pakai sentimen agama

Merdeka.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2017 resmi ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam acara tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah guna kemajuan bangsa Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengatakan pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena itu diperlukan strategi nasional yang komprehensif, meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga.

"Pemerintah tidak boleh kalah oleh kelompok teroris. Aparat penegak hukum harus menjamin hak konstitusional warga negara dan tidak tunduk terhadap kelompok radikal serta tegas menindak mereka," kata Said Aqil di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/11).

Di bidang politik, dia mengimbau agar partai politik dan politisi juga harus berhenti menggunakan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis. Memainkan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan 5 tahunan ini merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat mengoyak keberlangsungan kehidupan bangsa.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengonsolidasikan kekuatan aparatur pemerintah dan partai pendukung pemerintahan untuk memperkuat barisan penegakkan dan penguatan pemberantasan korupsi dan KPK. "Jihad melawan korupsi," imbuhnya.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya promotif pencegahan dan penanggulangan masalah gizi, khususnya stunting di seluruh wilayah Indonesia demi masa depan generasi bangsa yang lebih berkualitas.

Di bidang pendidikan, NU meminta pemerintah membentuk kementerian urusan pesantren sebagai langkah promotif memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan program dan anggaran.

"Pemerintah perlu menindaklanjuti Perpres no.87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah madrasah tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta," tandas Said Aqil.