Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hingga saat ini ada setidaknya 14 orang yang terindikasi akan segera melakukan pengembalian dana e-KTP. Dari 14 orang itu, beberapa diantaranya berstatus sebagai anggota DPR. Nama Ketua DPR Setya Novanto disebut-sebut ikut terlibat dalam korupsi mega proyek E-KTP tersebut saat masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Setnov mengaku tidak mengetahui soal nama-nama anggota DPR yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP. Dia juga mengklaim tidak pernah menerima atau memberikan uang ke anggota-anggota dewan yang terkait dengan proyek tersebut.

"Kalau itu saya betul-betul tidak mengetahui. Saya terus terang saja saya sampaikan kepada penyidik KPK juga bahwa karena saya tidak pernah menerima uang dan tidak pernah memberikan uang," klaimnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/3).

Untuk itu, Setnov merasa tidak perlu mengembalikan uang ke KPK. Dia heran ada pihak yang mengaitkan dirinya menerima uang korupsi. KPK ditantang segera menelusuri dugaan aliran dana proyek e-KTP kepadanya.

"Apa yang harus saya kembalikan dan karena saya juga tidak ngerti kok dikait-kaitkan, dari mana disebut, uang dari mana besarnya dan semuanya bisa dicek dan ditelusuri benar tidaknya oleh KPK. Saya enggak punya rekening itu-itu dan tidak punya rekening dimana-mana," terangnya.

Masalah pengesahan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 6 triliun, kata dia, adalah urusan Badan Anggaran bukan salah satu fraksi. Apalagi, keputusan soal anggaran tersebut melibatkan semua fraksi bukan hanya fraksi Partai Golkar saja.

"Yang jelas masalah anggaran yang itu bukan urusan fraksi, itu adalah urusan daripada badan anggaran. Kita kan pada waktu itu cuma 101 anggota dan tidak bisa memutuskan segala sesuatu itu sendiri harus bersama dengan fraksi-fraksi yang lain," tegas dia.

Saat masih menjabat sebagai Ketua Fraksi, Setnov telah memberikan kepercayaan kepada mantan Ketua Komisi II Chaeruman Harahap dan anggota Banggar Agun Gunandjar untuk membahas anggaran proyek itu.

"Sebagai Ketua Fraksi pada waktu itu Ya kita hanya sebatas memberikan kepercayaan kepada pihak komisi 2 Dalam hal ini seperti kepada saudara Choiruman terus kepada saudara Agun dan itu hal-hal yang normatif saja," tandasnya.

Untuk diketahui, terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin tahun 2013 silam sempat menyamakan seorang Setya Novanto dengan Sinterklas yang kerap membagi-bagikan hadiah. Novanto sebagai Bendahara Umum Partai Golkar adalah orang yang memberi perintah fee proyek e-KTP dibagi-bagi.

Menurut Nazaruddin, Setya yang membagi-bagikan uang dari fee proyek e-KTP itu ke sejumlah anggota dewan. Bahkan karena jasa Setya membagi-bagikan duit, Nazaruddin mengatakan dia kebal hukum.

"Khusus untuk Novanto, ini kan orang kebal hukum. Karena apa? Karena Sinterklas. Dimana-dimana kan (bagi-bagi duit)," ujar Nazaruddin usai diperiksa KPK, Jumat (15/11) tahun 2013 silam.

Karena itu, Nazaruddin takut, jika Setya tidak turut dijerat juga oleh KPK. "Takutnya nanti kejadian, ada macan di Hambalang. Ada yang nahan-nahan, supaya ga naik kan. Nah e-KTP ini luar biasa nahannya," ujarnya.

Nazaruddin masih menuding aktor utama dibalik proyek e-KTP adalah Anas Urbaningrum dan Setya.

"E-KTP aktor utamanya Mas Anas sm Setya Novanto. Terus dimana saja, staf dari Mendagri terima uang. Nah itu diatur semua disana. Itu semua sudah dikasih (keterangan ke KPK), secar jelas siapa menterinya, menterinya menerima dimana, sudah jelas semuanya soal e-KTP. Kita tinggal nunggu aja, tapi takutnya ada yang nahan-nahan aja," pungkasnya.

Sementara itu, saat ini KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara korupsi pengadaan E-KTP. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan KTP-el, Sugiharto.