Novanto keberatan dituntut ganti rugi USD 7,3 juta dalam kasus e-KTP

Jumat, 13 April 2018 12:02 Reporter : Yunita Amalia
reaksi tak terduga setya novanto. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto membacakan nota pembelaan pribadinya. Dalam pembelaannya, Novanto keberatan jika dituntut untuk mengembalikan uang ganti rugi dengan total USD 7,3 juta seperti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Dia menampik tuntutan JPU yang menyebut penerimaan hasil korupsi proyek e-KTP dilakukan secara tidak langsung melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera sekaligus keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung selaku pemilik OEM Investment. Dalam fakta persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada KPK mengungkap alur penerimaan uang korupsi untuk Novanto melalui Irvanto sebesar USD 3,5 juta menggunakan jasa money changer.

"Terlihat jelas Irvanto benar menerima uang dari Riswan alias Iwan Barala pemilik PT Inti Valuta sebesar USD 3,5 juta namun peruntukannya secara langsung atau tidak langsung bukan untuk saya melainkan untuk Andi. Tidak relevan jika saya harus mengembalikan USD 3,5 juta," ujar Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).

Menurutnya, dalam kasus ini, Irvanto hanya bertindak sebagai kurir uang dari Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada beberapa pihak di DPR.

"Penerimaan dari Andi USD 1 juta yang kemudian diminta agar diserahkan kepada Melcias Markus mekeng, dan Markus Nari. Namun menurut Irvanto uang tersebut diserahkan langsung kepada Mekeng di ruang fraksi Golkar lantai 12 gedung DPR RI," ujarnya.

Kemudian, Novanto mengatakan, keponakannya itu kembali diminta Andi mengantar SGD 100.000 kepada Jafar Hafsah. Keterangan yang disampaikan Irvanto tersebut menurut Novanto diungkap saat konfrontasi di KPK.

"Irvanto lebih dulu info ke saya diterima dari Andi USD 500 ribu, kemudian diminta antar ke Chairuman Harahap, Irvan antar sendiri dirumah yang bersangkutan," ujarnya.

Saat konfrontasi tersebut, imbuh Novanto, Irvan kembali diminta mengantar uang oleh Andi kepada Chairuman sebesar SGD 1 juta. Penyerahan uang tersebut dilakukan di Hotel Mulia, Jakarta.

Andi, kemudian menggelontorkan uang lagi sebesar USD 1 juta untuk anggota Komisi II DPR yang menurut Irvanto menurut diserahkan kepada Agun Gunanjar.

"Kemudian SGD 500 ribu untuk Komisi II melalui Agun Gunanjar di Senayan City," beber Novanto.

"Saya tegaskan sekali lagi saya tidak pernah memerintahkan untuk menerima dan membagi uang," imbuh Novanto.

Sementara penerimaan melalui Made Oka Masagung, Novanto mempertanyakan kesaksian yang membuktikan tuntutan JPU. Dalam tuntutannya, JPU menyebut penerimaan melalui Made sebesar USD 3,8 juta.

"Pidana tambahan uang pengganti USD 7,3 jelas tidak mendasar. Kesimpulan JPU yang menyatakan saya menerima secara tidak langsung melalui Made Oka dan Irvanto tanpa didukung oleh bukti dan keterangan saksi di persidangan. Kalau lah saya harus bayar uang pengganti USD 7,3 juta apakah ada seorang saksi yang mengatakan saya menerima dana e-KTP?" ucap mantan Ketua DPR itu.

Diketahui, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atas tindakan korupsi proyek e-KTP. Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyatakan, dari proyek tersebut Novanto memperkaya diri sendiri senilai USD 7,3 juta hingga akhirnya negara dirugikan Rp 2,9 triliun.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Novanto telah mengembalikan uang Rp 5 miliar kepada KPK. Namun, dia bersikukuh tidak terkait dengan kongkalikong proyek e-KTP.

Berdasarkan fakta persidangan, JPU menyatakan pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1, tepat dikenakan kepada terdakwa. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini