Nilai Kasus Aktif Masih Tinggi, PPNI Dukung Kebijakan PPKM Darurat Diperpanjang

Jumat, 16 Juli 2021 11:19 Reporter : Lia Harahap
Nilai Kasus Aktif Masih Tinggi, PPNI Dukung Kebijakan PPKM Darurat Diperpanjang Penyekatan di Jalan Basuki Rahmat. ©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan selesai pada 20 Juli mendatang. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendukung kebijakan pemerintah tersebut diperpanjang mengingat kasus kasus aktif Covid-19 di berbagai daerah terpantau masih tinggi.

"Itu (PPKM Darurat) akan mengurangi transmisi dan mengurangi jumlah kasus," kata Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (16/7).

Harif menambahkan, kebijakan PPKM Darurat penting untuk mengurangi transmisi dan membatasi mobilitas orang. Dengan begitu, bisa mengurangi beban kerja para perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

Dia menjelaskan PPNI sejak awal mendukung penanganan pandemi pada sektor hulu dengan membatasi mobilitas orang. Sebab faktor penularan Covid-19 adalah interaksi yang terjadi antarmanusia.

"Tujuan PPKM Darurat untuk membatasi mobilitas dan kegiatan-kegiatan aktivitas yang menyebabkan orang 'mobile' dan berkumpul," ujar Harif.

Menurut dia, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk mengurangi kasus Covid-19.

"Tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat, jangan memberikan contoh yang justru bertolak belakang dengan protokol kesehatan," katanya.

Ia menyebut masyarakat kunci menekan penularan virus.

"Sebenarnya kalau kita sadar, enggak perlu pakai aparat, kita jaga diri masing-masing. Masyarakat adalah garda terdepan yang menjadi kunci untuk mengurangi transmisi, memutus mata rantai, apalagi varian Delta yang katanya karakternya cepat dan progresif," ujarnya.

Dukungan terhadap perpanjangan PPKM Darurat juga disuarakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK), Ardiansyah Bahar.

"Namun mesti ada skema penyelamatan ekonomi bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor informal," katanya.

Ia melihat kasus aktif Covid-19 terus meningkat setelah lebih dari sepekan penerapan PPKM Darurat. Bahkan saat ini sudah mencapai lebih 50 ribu sehari.

"Hal ini diperparah dengan semakin gencarnya berbagai hoaks yang menyangkal adanya Covid-19," katanya.

Menurut Ardiansyah, masyarakat umum menjadi salah satu komponen suksesnya pelaksanaan PPKM Darurat, selain pemerintah dan sektor swasta.

Pihaknya mendorong pemerintah bersikap tegas, namun tetap manusiawi dalam mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat.

"Sektor swasta harus saling dukung agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Tentu yang utama, perlu ada skema penyelamatan ekonomi dari pemerintah," katanya. [lia]

Baca juga:
Video Lengkap Satpol PP Pukul Ibu Hamil, Suasana Panas Berawal dari soal Baju Seksi
Kecam Sekretaris Satpol PP Gowa Main Pukul, Komnas Perempuan Siap Dampingi Korban
Urusan Perut, Pemilik Warkop Minta Uang Sewa 3 Tahun Dikembalikan Baru Mau Tutup
PPKM Darurat, Jalan Utama dari Bandara Adi Soemarmo Solo Ditutup
PPKM Darurat Perlu Diperpanjang Sampai Rumah Sakit Tak Lagi Penuh
Anggota Dewan Bentak Polisi soal Vaksin Sampai Bilang 'Jangan Main-main Dengan Saya'

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini