New Normal, Sekretariat Kabinet Buat Aturan Untuk Pegawai

Selasa, 9 Juni 2020 12:35 Reporter : Intan Umbari Prihatin
New Normal, Sekretariat Kabinet Buat Aturan Untuk Pegawai Antrean Penumpang Mengular di Stasiun Citayam. ©2020 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Jelang new normal semua pihak mempersiapkan banyak hal untuk menjalani aktivitas kembali. Tidak terkecuali sistem kerja para pegawai Sekretariat Kabinet (Seskab) saat ini memulai aktivitasnya kembali dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Para Pimpinan Satuan Organisasi dan Unit Kerja tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas fungsinya, kecuali sedang sakit," dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam Tatanan Normal Baru yang diteken Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Administrasi, Farid Utomo.

Dalam surat yang mulai berlaku pada Jumat (5/6) lalu tertulis para pimpinan satuan organisasi, unit kerja, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden mengatur jajaran untuk melaksanakan kerja di kantor paling banyak 50 persen. Juga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan efektivitas pekerja, jenis pekerja, kondisi kesehatan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, ibu hamil,ibu menyusui,penggunaan transportasi umum; dan peta sebaran Covid-19 dan status wilayah yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah di tempat domisili pegawai," dalam surat tersebut.

Farid menjelaskan dalam surat tersebut, seluruh pegawai yang berada di kantor wajib mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari cuci tangan, gunakan masker, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak dan jaga kebersihan ruangan.

Kemudian dalam surat tersebut juga menjelaskan pegawai yang melaksanakan kerja di rumah secara penuh memiliki beberapa kriteria. Yaitu berusia kurang dari 55 tahun, kembali dari perjalanan luar negeri, memiliki penyakit penyertaan atau dalam situasi status orang dalam pemantauan.
Serta riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 14 hari kalender terakhir.

Selanjutnya pelaksanaan WFH dapat dilakukan melalui SIPT, e-mail, dan bentuk lainnya yang menjadi tanggung jawab Pimpinan Satuan Organisasi dan Unit Kerja masing-masing. Pimpinan harus memastikan jajaran di bawahnya menjalankan tugas kedinasan selama WFH dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja, serta berada di tempat tinggalnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penugasan dari Pimpinan.

"Seluruh penyelenggaraan rapat/pertemuan agar mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi (online meeting/video conference) yang telah difasilitasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data informasi," dalam surat tersebut. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini