Nazaruddin ngoceh lagi, tantang KPK selidiki dana kampanye SBY
Merdeka.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin mengaku telah membeberkan semua aliran dana dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009 kepada penyidik KPK.
Dia mengatakan, adanya aliran dana dalam proyek ini untuk membiayai pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pemilihan presiden 2009 lalu.
"Saya sudah berikan informasi soal uang yang dikeluarkan dari Grup Permai sama Mas Anas, sama saya. Memang itu untuk biaya Pilpres," kata Nazar, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/3).
Nazar melanjutkan, aliran dana dalam proyek tersebut juga sempat diberikan kepada putra bungsu SBY, Edhie Baskoro (Ibas). Selain Ibas menurutnya, ada salah satu menteri yang kini menjabat di pemerintahan Jokowi.
"Uang yang diserahkan dari Grup Permai untuk kepentingan Pilpres SBY berapa, melalui siapa, yang antar siapa, itu sudah saya kasih tau. Ada juga menteri yang terlibat, penegasan poin-poinnya seperti itu," jelasnya.
Dengan informasi tersebut, Nazar meminta KPK untuk melihat rincian aliran dana tersebut pada list dana kampanye SBY pada pilpres 2009 lalu.
"Tengok di pilpres, ada list-listnya," tandas terpidana kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet itu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaPolitikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya