Merdeka.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan masyarakat Natuna menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah pusat. Hal ini menyusul setelah dipilihnya Natuna sebagai tempat karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan terkait virus corona.

Dukungan pertama yang diminta, yakni tenaga kesehatan yang andal. Dalam arti mereka yang memahami betul virus Corona. Tak hanya itu, dia pun meminta dukungan psikiater. Sebab sejak adanya karantina di Natuna masyarakat menjadi was-was.

Masyarakat, jelas dia, tentu sudah mendapatkan berbagai informasi tentang virus Corona dan dampaknya. Informasi-informasi tersebut tentu menimbulkan tekanan secara psikologis.

"Kita minta sebanyak-banyaknya lah. Mungkin sampai 20 atau 30 orang termasuk psikiater. Ini kan masalah psikologi. Was was itu kan masalah psikologi," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Saat ini, Hamid sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Natuna untuk mendirikan pos-pos kesehatan di seluruh Puskesmas. Dengan demikian masyarakat dapat datang untuk mengecek kesehatan mereka.

"Jadi sekarang Puskesmas sudah kita jadikan pos pengaduan tentang masalah kalau ada yang merasa kurang sehat merasa flu cepat ke Puskesmas," ungkapnya.

"Jadi menurut Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto) sampai dengan saat ini belum ditemukan ada indikasi warga kita yang pulang itu terinfeksi virus Corona," lanjut dia.

Selain bantuan tenaga medis dan psikiater, Hamid pun meminta agar pemerintah pusat membangun rumah sakit yang lebih lengkap di Natuna. "Dan sekarang ini, untuk mengatasi permasalahan itu kami minta dibantu peralatan yang kurang di RS kami itu untuk supaya segera juga diperhatikan oleh Pak Menteri kesehatan. Jadi sudah kita bicarakan," terang dia.

"Belum ada laporan warga kita yang kena batuk sesak napas atau pilek itu belum ada," imbuhnya.

Menurut Hamid, saat ini masyarakat Natuna sudah mulai lebih memahami kegiatan observasi yang dilakukan di daerah mereka. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pun akan terus dilakukan.

"Nanti Pak Menko (Menko Polhukam, Mahfud MD) juga mau ke sana dalam rangka menyejukkan masyarakat. Kami minta hari Jumat agar beliau juga bisa memberikan wejangan sebagai khotib di sana dan setelah itu mungkin kita sambil duduk-duduk di masjid, kan lebih sejuk," tandasnya.

Informasi Telat

Hamid Rizal juga mengungkapkan kurang koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penentuan Natuna sebagai tempat karantina WNI yang dievakuasi dari China. Informasi yang dia terima pun datang sehari sebelum evakuasi, yakni Sabtu (1/2).

"Informasi itu saya dapat dari Pak Sekda. Pertama, itu lihat jelasnya waktu di TV. Jadi enggak ada surat (resmi ke daerah). Saya diberitahu saja. Rapat di bandara Sekdanya, terus beliau WA saya," kata dia, saat hendak beraudiensi dengan Komisi IX, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Dia pun mengatakan, tidak ada sosialisasi kepada pihaknya maupun masyarakat soal rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai tempat karantina.

"Kita terus terang aja, belum ada. Kami memang dapat berita itu semuanya hari Sabtu (1/2) dari media elektronik dan dari staf saya yang memberikan informasi," terang Hamid.

Keterlambatan informasi kepada Pemda, lanjut dia, pun diakui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. "Disampaikan oleh Pak Menteri (kesehatan) ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan baik itu kepada Pemda maupun kepada masyarakat," ungkapnya.

"Sehingga masyarakatnya menerima informasi yang simpang siur, yang sudah bias. Sehingga secara spontan masyarakat ini mendatangi kami, pemda, mendatangi DPRD," tandas Hamid.