Merdeka.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal demokrasi di Indonesia sudah kebablasan menuai reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu pun memberi nasihat buat Jokowi. Dia menyarankan agar sang Presiden mengurangi keluh kesahnya terkait kondisi demokrasi di Indonesia.

Jimly lantas mencontohkan sikap kerap mengeluh dari pendahulu Jokowi yakni Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, SBY kerap berkeluh kesah di ruang publik terkait fitnah-fitnah yang menyasar kepadanya. Dia menyarankan agar pemerintah lebih baik bertindak ketimbang mengeluh.

"Dan artinya kita harus menerima kenyataan ada perubahan-perubahan baru. Keluhan-keluhan kebablasan boleh jadi dikurangi bernada berkeluh kesah. Kalau Pak SBY rajin sekali dia kan prihatin dan sebagainya. Yang kita penting bertindak. Saya senang Pak Jokowi itu kerja, kerja, kerja," kata Jimly saat diskusi bertajuk 'Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2) lalu.

Menurutnya, kondisi demokrasi kebablasan dikarenakan masalah manajemen internal di pemerintahan. Kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla banyak diisi dua lapis generasi, yakni generasi tua dan muda. Terkadang, generasi tua menyelipkan agenda sendiri sementara generasi muda kurang inisiatif.

"Struktur kabinet ada dua lapis generasi satu tua sekali satu muda sekali. Kadang-kadang yang tua sekali punya agenda tua juga. Yang muda agak kurang inisiatif. Jadi memang manajemen internal juga," katanya.

Selain itu, Jimly juga menyoroti komunikasi pemerintah kepada publik termasuk dengan organisasi-organisasi Islam. Jimly melihat komunikasi Jokowi ke beberapa organisasi keagamaan tidak cukup.

"Persoalan lain komunikasi publik hubungan dengan masyarakat luas, komunikasi dengan umat Islam. Tidak mudah dipahami cukup dengan memegang NU dan Muhammadiyah. Nah jadi komunikasi publik ini penting perlu manajemen sendiri perlu orang yang tampil," katanya.

Dia mengakui sistem demokrasi di Indonesia memang belum stabil pasca reformasi. Menurutnya, kondisi demokrasi yang dikeluhkan Jokowi bisa menjadi celah untuk mencari formulasi perbaikan sistem.

"Intinya perlu evaluasi mana yang berlebihan kurang, demokrasi 19 tahun ini masih belum stabil. UU pemilu setiap 5 tahun 5 UU kita bikin. Ada kesempatan hasil evaluasi menganggap ada yang kurang tepat," kata Jimly.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Alois Wisnuhardana, mengatakan maksud dari ucapan Jokowi itu lebih mengarah pada konteks penegakan hukum bukan demokrasi secara umum.

"Dalam konteks demokrasi kebablasan, sebenarnya Presiden menekankan penegakan hukum. Dalam konteks apapun, kebebasan seberapun kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, dibatasi oleh aturan-aturan," kata Wisnu di lokasi yang sama.

Wisnu mengatakan, pernyataan Jokowi itu berasal dari fenomena maraknya penyebaran berita bohong dan fitnah di media massa. "Dari praktiknya banyak hal, ada ujaran kebencian, fitnah, hoax, berita bohong, kita disibukkan saling menyebarkan berita bohong, saling klarifikasi, dan memproduksi itu," katanya.

Menurutnya, sebagai upaya mengantisipasi bertebarannya berita bohong, Presiden Jokowi meminta agar staf kepresidenan memiliki satuan tugas media sosial. Satgas ini bertugas mengantisipasi propaganda dan berita bohong di media sosial.

Pihaknya juga telah menyiapkan langkah perbaikan komunikasi publik. Termasuk cara untuk menampung dan merespons keluhan publik. Keluhan dari publik akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait agar segera ditindaklanjuti.

"Kita juga menyiapkan, komunikasi lembaga pemerintah ini harus berubah. bagaimana merespon keluhan, pendapat masyarakat itu harus dilakukan terobosan-terobosan. Sehingga masyarakat menjadi lebih bisa memahami dan menerima apa yang dikeluhkan dan bisa ditangani keluhan itu," katanya.