Nasib Pansus Angket KPK setelah Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR
Merdeka.com - Nasib Panitia Khusus (Pansus) angket KPK menjadi sorotan setelah Bambang Soesatyo menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bamsoet, sapaan Bambang, memastikan tidak akan ada usulan untuk perubahan Undang-undang KPK. Alasannya lantaran masa kerja anggota DPR yang tinggal 18 bulan sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan revisi UU, terlebih 2018 ini merupakan tahun politik.
"Disibukkan dengan Pilkada, Pileg, Pilpres enggak ada waktu lagi Prolegnas banyak yang harus diselesaikan, jadi tidak menjadi skala prioritas untuk itu (revisi UU KPK) kecuali KPK yang minta sendiri untuk ubah UU-nya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Dia berharap Pansus segera menyelesaikan rekomendasinya. Serta tidak lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan berbagai pihak terkait kinerja KPK.
"Saya harap nanti Pansus enggak ada panggilan-panggilan lagi. Yang ada hanya rapat-rapat untuk penyusunan rekomendasi dan kesimpulan," ujarnya.
Senada dengan Bamsoet, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendesak Pansus segera menyelesaikan rekomendasi akhir kinerja pada masa sidang kali ini. Golkar tidak mentoleransi segala macam pelemahan terhadap KPK.
"DPP juga minta Faksi Partai Golkar punya pandangan Pansus KPK agar segera diselesaikan, karena sudah cukup lama karena sudah masuk masa sidang," kata Airlangga di lokasi sama.
"Tidak mentoleransi segala macam yang melemahkan KPK ini amanat Munaslub, dan seluruh kader Partai Golkar wajib mentaati Munaslub," sambungnya.
Airlangga juga menginstruksikan pada Fraksi Partai Golkar untuk menarik anggota fraksi jika tidak menyelesaikan masa kerjanya pada sama sidang kali ini. Golkar memberi tengat waktu hingga 14 Februari.
"Bila pansus tidak diakhiri pada masa persidangan ini di mana jatuh pada tanggal 14 Februari, maka saya meminta menginstruksikan kepada pimpinan Fraksi Partai Golkar untuk menarik seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di Pansus tersebut," tandasnya.
Golkar kini resmi menarik keanggotaan Bamsoet dari Pansus Angket KPK. Sebab Bamsoet telah ditunjuk sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
Pansus Angket KPK sudah satu kali diperpanjang masa kerjanya pada masa sidang beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim masih perlu waktu menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk KPK.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan Bamsoet mendorong kader berada dalam keanggotaan Pansus segera menyelesaikan tugas.
"Ya sebagai pimpinan DPR pasti beliau akan seperti itu. Karena Golkar menarik diri, Pansus KPK tidak relevan. Saya kira harus segera dibahas apakah memang Pansus KPK harus segera dihentikan," kata Mahyudin.
Setelah ditunjuk sebagai Ketua DPR, Bamsoet ditarik dari keanggotaan Pansus Angket KPK oleh Airlangga. Mahyudin menilai hal ini sebagai sikap Golkar bahwa Pansus tidak lagi relevan.
"Saya kira kalau ketua DPR nya dari Golkar Pak Bambang Soesatyo perintah dari partai menarik diri dari Pansus, saya kira pansus KPK sudah tidak relevan lagi," tegasnya.
Wakil Ketua MPR ini setuju jika kerja Pansus segera dihentikan. Langkah ini bisa membuat KPK bekerja maksimal memberantas korupsi di Indonesia.
"Biarkan KPK bekerja lebih maksimal tidak terlalu banyak pikiran terbelah pikiran menangani ikut memikirkan masalah Pansus lagi fokus menangani kasus-kasus korupsi di Indoensia," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kader Golkar Yang Pilih Prabowo-Gibran Baru 65 Persen, Airlangga Kumpulkan Pimpinan DPD Seluruh Indonesia
Airlangga memerintahkan mereka bekerja lebih keras untuk pemenangan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPAN dan Golkar Berebut Andil Besar Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaDorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaPPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner
Menurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ungkap Golkar Berpotensi Besar Dukung Prabowo: InsyaAllah Bulan Agustus Ini
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya