Hot Issue

Nasib Kasus Jiwasraya di Tengah Wabah Corona

Kamis, 26 Maret 2020 17:04 Reporter : Supriatin
Nasib Kasus Jiwasraya di Tengah Wabah Corona jiwasraya. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kasus Jiwasraya belum mencapai babak akhir. Kejaksaan Agung masih terus menelisik siapa saja yang 'bermain' di balik tekanan likuiditas pada Jiwasraya sehingga berujung gagal bayar.

Hingga September 2019, Jiwasraya mengantongi kerugian sebesar Rp23 triliun. Sementara total beban pembayaran yang harus diberikan Jiwasraya kepada nasabah yang sudah jatuh tempo terus meningkat. Dari sebelumnya yang hanya Rp13,7 triliun naik menjadi Rp16 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan sebetulnya Jiwasraya telah mengalami kerugian sejak tahun 2006. Kemudian total kerugian meningkat pada tahun 2011. Artinya, masalah ini terjadi di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi mengakui, menyelesaikan masalah gagal bayar Jiwasraya bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan memberikan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Jiwasraya.

Namun, setelah virus corona atau Covid-19 masuk ke Indonesia, bagaimana kelanjutan kasus ini ke depannya?

Pemerintah sedang fokus menangani virus yang sudah mengakibatkan lebih dari 893 lebih terinfeksi dan 78 meninggal.

Pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di pusat maupun daerah.

1 dari 2 halaman

Kasus Jiwasraya Dibuka Rini Soemarno

Gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diakibatkan tekanan likuiditas. Selain itu, lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pemicu lain Jiwasraya mengalami kerugian.

Kasus Jiwasraya pertama kali diungkap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Soemarno. Rini melapor ke Kejaksaan Agung pada 17 Oktober 2019 silam.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: SR789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan menindak lanjuti laporan Rini pihaknya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Tak berselang lama, Kejagung memanggil para saksi. Hingga kini, Kejagung mengklaim sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

2 dari 2 halaman

Kejagung Tetapkan Enam Tersangka

Setelah memeriksa para saksi dan melakukan penggeledahan, Kejagung menemukan titik terang. Enam orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Tak menunggu lama, Kejagung langsung menahan enam tersangka tersebut. Mereka ditahan di rutan yang berbeda. Selain menahan, Kejagung juga berhasil menyita aset para tersangka dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp11 Triliun.

Meski demikian, sejumlah pihak mendesak Kejagung untuk menyeret tersangka lain dalam kasus tersebut. Mereka meyakini, masih ada pihak yang turut merugikan Jiwasraya namun belum terseret ke jeruji besi.

DPR Dorong Pansus Jiwasraya

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mendorong pembentukan Pansus Jiwasraya. Usulan ini bergulir dua kali. Namun, usulan pertama ditolak.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan dewan bukan membentuk Pansus Jiwasraya melainkan meminta komisi terkait untuk membentuk panitia kerja. Alasannya, pembentukan Pansus Jiwasraya memakan waktu lama.

Tak patah arang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat di DPR kembali menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Pansus diyakini bisa menyelesaikan kasus Jiwasraya secara komprehensif. Akan tetapi, hingga kini pimpinan DPR belum membawa usulan tersebut ke rapat paripurna.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mendesak pimpinan DPR untuk segera membawa usulan panitia khusus (Pansus) hak angket kasus Jiwasraya ke rapat paripurna.

"Kami berupaya untuk terus agar pansus ini direspons. Kami berharap pimpinan DPR juga menghormati peraturan perundang-undangan bahwa selama itu sudah memenuhi syarat, ya harus diproses," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Jazuli meminta pimpinan DPR tidak menjegal usulan Pansus angket Jiwasraya untuk sampai ke paripurna. Dia mengatakan, tidak masalah jika akhirnya diputuskan secara demokratis ditolak.

"Persoalan dalam mengambil keputusan nanti kalah voting ya di situ demokrasi. Jangan sebelum dibahas sudah dicegah. Kan kalau ada usul dibawa saja ke paripurna," tegasnya. [lia]

Baca juga:
PKS Minta Duit Bailout Rp15 Triliun Jiwasraya Dialihkan Untuk Lawan Corona
Kejaksaan Agung Periksa Tujuh Orang Pemilik SID Terkait Kasus Jiwasraya
KPK Periksa Komisaris PT Hanson International Tbk Terkait Kasus Jiwasraya
Gali Keterangan Tambahan, Kejagung Kembali Periksa Dua Eks Direktur Jiwasraya
Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Diperiksa Terkait Kasus Jiwasraya
Kementerian BUMN Masih Tunggu Restu DPR Jual Mal Citos

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini