NasDem Ajak Diaspora Membangun Tanah Air

Kamis, 21 Februari 2019 09:57 Reporter : Eko Prasetya
NasDem Ajak Diaspora Membangun Tanah Air Shanti Ramchand. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesia harus menyambut kembali warganya yang belajar maupun bekerja di luar negeri dalam kerangka diaspora, untuk bersama-sama membangun bangsa. Kemampuan dan potensi mereka diyakini mampu memberikan sumbangsih bagi negara. Pemerintah perlu memberikan ruang dan tempat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing diaspora.

"Seharusnya para diaspora diajak untuk kembali lagi ke Indonesia untuk memberikan berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ujar politisi Partai NasDem Shanti Ramchand saat dihubungi, Rabu (20/2).

Menurutnya, kepastian posisi, kata dia, dapat dijadikan sebuah motivasi untuk kembali ke Indonesia. Sehingga ilmu-ilmu yang dimiliki mereka dapat diimplementasikan di Indonesia.

"Perlu dibuat sistem agar yang dari luar negeri ini mau pulang dan mendapatkan posisi tertentu. Kalau diberikan posisi tertentu, justru ada dedikasi dan motivasi yang lebih besar untuk mau kembali," ujar Caleg NasDem dari Dapil DKI Jakarta II itu.

Namun pada kenyataannya, jelasnya, masih ada pihak-pihak yang justru merasa terancam akan adanya para diaspora. Hal itu yang menjadikan keengganan para diaspora untuk berkarya di negerinya sendiri.

"Kebanyakan yang terjadi, orang-orang pintar ini dianggap sebagai ancaman. Akhirnya mereka frustasi dan kembali lagi keluar negeri. Supaya orang-orang tertentu yang merajalela disini. Ada beberapa oknum yang seperti itu," tuturnya.

Oleh karena itu Shanti berharap agar pemerintah dapat benar-benar memanfaatkan aset-aset bangsa untuk meningkatkan daya saing dikancah dunia. "Berikan tempat bagi mereka sesuai kapasitas yang mereka dapatkan di luar negeri," imbuh Shanti.

Di kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung menilai pemerintah perlu memberikan kesadaran kepada diaspora, kalau banyak tugas yang bisa dilakukan di negeri sendiri. Namun, pemerintah juga harus memperbaiki sistem yang ada agar pada diaspora tertarik kembali ke Tanah Air.

"Sehingga kalau pun ada perbedaan jangan jauh-jauh dari luar negeri," katanya.

Dia mencontohkan, seperti dipermudahnya bagi diaspora yang ingin membuat usaha. Baik dari perizinan ataupun akses terhadap modal.

"Ini yang harus terus dibuka. Jadi orang-orang yang punya kemampuan skill bagus bisa punya kemudahan usahanya dan rantai perizinan tidak terlalu panjang. Saya kita ini yang sedang dilakukan pemerintah," katanya.

Caleg NasDem Dapil Sumut 2 itu mengatakan dirinya sebagai diaspora yang mendapat beasiswa kuliah di Inggris lebih pulang ke tanah air untuk membangun bangsa. Dia beralasan sebagai keterpanggilan jiwa.

"Bukan saya enggak ada kesempatan di sana, tawaran banyak. Saya mending kembali ke negeri saya. Ini soal keinginan dan pengorbanan," katanya.

Berbicara diaspora, TKI juga adalah bagian tak terpisahkan. TKI sebagai sumber terbesar devisa negara juga termasuk diaspora. Dari TKI di Hong Kong saja, pemerintah bisa mendapat devisa hingga triliunan rupiah per bulannya.

Direktur Migrant Care Anies Hidayah menjelaskan, perlindungan terhadap buruh migran Indonesia relatif semakin baik. Apalagi, saat ini telah ada payung hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 18/2018 tentang Perlindungan Buruh Migran.

Setelah terbit Undang-Undang yang lahir di era Presiden Jokowi ini, dia berharap calon legislatif yang bakal bertarung di pemilu 2019, termasuk caleg NasDem, ikut mengawal implementasinya.

"Caleg yang terpilih harus memastikan aturan turunan dari undang-undang ini sebab ini penting mendorong perlindungan pekerja migran yang lebih efektif," kata Anies.

Menurut Anies, undang-undang baru soal perlindungan TKI bakal lebih efektif karena aturan hukum lebih jelas. Dia menjelaskan, jika diterapkan UU baru dapat menekan biaya-biaya liar yang selama ini menjerat TKI.

Dia mengatakan, Undang-Undang yang baru dapat menjadi instrumen nasional yang bisa meletakkan reformasi tata kelola buruh migran yang berbasis pada pelayanan publik. Dia mencontohkan, seharusnya tidak ada lagi jasa-jasa pengiriman TKI dan penampungan yang diiringi praktik-praktik percaloan yang justru memberatkan para buruh migran.

Dia mengatakan, nantinya juga dibutuhkan pelayanan terpadu satu pintu di setiap kabupaten untuk proses-proses administrasi yang harus dilalui buruh migran. Dengan pelayanan yang lebih berorientasi publik, maka biaya-biaya tambahan yang menjerat buruh migran dapat dihapus.

Tentu Anies tidak menampik bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap buruh migran. Tetapi paling tidak, sudah mulai dapat dikurangi. "Regulasi yang lama berpotensi menimbulkan masalah yang sangat kompleks soal pelanggaran HAM pelanggaran hukum pekerja migran termasuk hukuman mati sekarang masa transisi yang harusnya mengurangi potensi potensi masalah yang ada," paparnya.

Terobosan lain yang telah dibuat pemerintahan Jokowi, ialah pembangunan sekolah-sekolah bagi para anak-anak Tenaga Kerja Indonesia. Jumlahnya saat ini mencapai 200 lebih sekolah dengan daya tampung cukup banyak. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. Partai Nasdem
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini