Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Hak Asasi Manusia (HAM) harus tetap dihormati termasuk kepada para narapidana korupsi. Fahri mengkritisi beberapa kebijakan dilakukan Kemenkum HAM membongkar gazebo serta merazia fasilitas dalam sel di Lapas Sukamiskin.

Hal itu disampaikan oleh Fahri Hamzah usai meninjau Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung bersama Komisi III, Sabtu (28/7).

Seperti diketahui, dalam razia yang dilakukan petugas Kemenkum HAM beberapa hari lalu, sejumlah barang elektronik seperti laptop, handphone, AC hingga kulkas disita di sel narapidana.

Menurut Fahri, di zaman Belanda sekalipun narapidana boleh membaca dan menulis. Pramoedya Ananta membuat tetralogi pulau buruh, Bung karno membuat Indonesia menggugat dengan mesin ketik dan sebagainya.

"Jadi jangan itu (buku dan laptop) dihilangkan. Karena itu bagian dari hak manusia, di situ ada guru besar. Pa Jero Wacik mengeluarkan dua buku di sini. Pa Oce (Kaligis) juga menulis buku di sini. Bagus orang menulis buku. Lebih ideal lagi dibuatnya supaya lebih manusiawi lagi. Tugas kita, perbaiki Lapas yang ada di Indonesia supaya lebih manusiawi lagi. Jangan yang sudah baik kita cela," kata Fahri.

Dari hasil tinjauan pun ia mengetahui bahwa kulkas berfungsi untuk menyimpan obat. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih dan tidak termakan dendam.

"(Kulkas) karena ada (narapidana) yang punya obat, kalau dia enggak minum obat nanti dia mati. Memang sih di luar sana inginnya kalau bisa koruptor itu mati enggak usah minum obat, kan begitu otaknya," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengaku menyayangkan adanya pembongkaran gazebo yang dibangun secara swadaya oleh para napi. Fahri menjelaskan, gazebo atau saung yang tadinya lapangan kosong itu dibangun untuk yempat menerima keluarga. Sebab, ruangan kunjungan yang ada tidak cukup untuk menampung keluarga dengan jumlah banyak. Apalagi, gazebo itu pun dimanfaatkan untuk pengajian, membaha banyak sampai buka puasa bersama.

"Tadinya bagus itu. Tapi tiba-tiba kemudian itu disuruh dibongkar, sekarang saya lihat tadi di bawah sana keluarga itu terima tamu di karpet di lorong," ucapnya.

"Kita mungkin dengan perasaan dendam mengatakan, rasain. Enggak boleh kita begitu. Hak manusia harus kita jaga, jangan kita lebih tidak beradab dari Belanda. Ini demokrasi, masa lampau sudah kita tinggal," tegasnya.

Dengan dibongkarnya fasilitas itu, kata Fahri, negara jadi rugi karena Kementerian membutuhkan uang hampir Rp 6 miliar untuk membuat tempat-tempat pertemuan.

"Nah akhirnya rugi. Sudah ada dijaga aja diatur dipelihara. Malah dibongkar, malah minta uang Rp 6 miliar. Yang tekor rakyat jadinya. Seharunya enggak usah dibongkar. Dijaga saja," pungkasnya.