Nama Dwi Priyatno menguat, mungkinkah dipilih Jokowi jadi Kapolri?
Merdeka.com - Komjen Budi Gunawan dikabarkan batal dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka muncullah tiga nama kuat yang akan menggantikannya, yaitu Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar.
"Rabu lalu, kami memang sudah menyerahkan nama-nama calon Kapolri melalui Pak ketua ke Mensesneg. Ketiga nama tersebut memang termasuk petinggi Polri paling senior angkatan 1982 dibandingkan yang lainnya setelah Pak Sutarman," kata Komisioner Kompolnas Hamidah ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (13/1).
Menurutnya ketiga orang tersebut layak maju sebagai kandidat calon Kapolri. Penilaian itu diperkuat dengan rekam jejak karier ketiganya yang pernah menjabat sebagai Kapolda tipe A.
"Pak Dwi sudah menjadi Kapolda dua kali. Begitu juga dengan Pak Badrodin dan Pak Anang, melihat ketiganya peluangnya sama-sama besar. Pertimbangan kami iya seperti itu mereka sama-sama bintang 3 dan sudah sangat senior," terang dia.
Namun, belakangan santer tersiar kabar jika Komjen Dwi Priyatno memiliki peluang yang lebih besar ketimbang kandidat lainnya. Mantan Kapolda Jawa Tengah ini dinilai sosok jenderal polisi yang cukup bersih dan mampu bekerjasama dengan institusi penegak hukum lain termasuk KPK.
Karena namanya terus menguat, mungkinkah Komjen Dwi Priyatno akan dipilih Jokowi sebagai Kapolri? Berikut ulasan merdeka.com:
Komisi III DPR sebut Jokowi tak jadi lantik Komjen Budi
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan mendapat kabar jika Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya, Jokowi sudah mengajukan nama calon Kapolri baru.Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pada Rabu malam lalu Jokowi menghubungi Ketua DPR Setya Novanto memberitahukan perihal tersebut. Selanjutnya, Setya, kata dia, berkomunikasi dengan Benny K Harman (wakil ketua Komisi III)."Pak Setya minta pendapat hukum mengenai tidak dilantiknya Budi Gunawan," kata Desmond kepada merdeka.com, Jumat (13/2).Meski begitu, Desmond tetap mendorong agar Kalemdikpol itu dilantik. Setelah dilantik, Jokowi dapat meminta Budi Gunawan untuk mundur ataupun non-aktif mengurus kelanjutan kasusnya di pengadilan."Menurut saya seharusnya dilantik. Setelah itu urusan presiden mau melanjutkan atau meminta Budi fokus sama kasus hukum," tandasnya.
Komisi III DPR sebut Jokowi ajukan Dwi Priyatno gantikan Komjen Budi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Bahkan, Jokowi telah menyiapkan nama pengganti Budi Gunawan yakni Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno."Calon yang diusulkan (Jokowi) Pak Dwi (Irwasum) baru itu saja. Mengenai calon lain belum jelas," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (13/2).Desmond melanjutkan, DPR saat ini akan lebih teliti dalam uji kelayakan dan kepatutan atas calon Kapolri. Di matanya, Dwi Priyatno bukan sosok yang bersih dari kasus apalagi saat menjabat di Polda Metro Jaya."Soalnya dengar-dengar Dwi Priyatno tidak bersih-bersih amat saat menjabat Kapolda Metro," terang dia.
Dwi Priyatno didukung mantan Kapolri Jenderal Sutarman
Komisioner Kompolnas M Nasser menyatakan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dwi Priyatno masuk dalam bursa calon Kapolri. Bahkan, Dwi Priyatno didukung oleh mantan Kapolri Jenderal Sutarman."Saya dengar-dengar saja tapi tidak punya bukti. Kami lebih ke arah bagaimana caranya agar profesionalisme semakin bagus tidak mudah diintervensi sekarang dan yang tidak terpengaruh memikirkan kelompok," kata M Nasser saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (13/2).Menurutnya mantan Kapolda Metro Jaya ini adalah sosok jenderal yang mampu menyatukan berbagai kelompok di tubuh Korps Bhayangkara. Jika dipimpin olehnya Polri akan semakin kuat dalam melaksanakan penegakan hukum."Mungkin iya, itu saya setuju (Dwi Priyatno sosok pemersatu). Kami ingin juga pimpinan yang benar-benar mampu membangun soliditas," terang dia.
Komjen Dwi Priyatno bukan orang baru bagi PDIP
Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan sosok Komjen Pol Dwi Priyatno bukan orang baru bagi partainya. Dwi Priyatno sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah (Jateng) yang notabene daerah basis loyalis partai banteng."Saya kenalnya Pak Dwi Priyatno waktu menjadi Kapolda Jateng dan saya waktu itu jadi anggota panja revisi Undang Undang Kepolisian. Kalau dikait-kaitkan begitu bisa saja (dekat PDIP waktu menjadi kapolda Jateng)," kata Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (13/2).Menurutnya Dwi Priyatno adalah sosok polisi yang memiliki intelektualitas tinggi dan komunikasi baik dengan berbagai kalangan. PDI Perjuangan pun tidak akan kesulitan untuk membangun komunikasi jika Irwasum Polri itu benar-benar menjadi Kapolri."Orangnya baik dan profesional, saat saya berdiskusi saya melihat sikapnya santun, tegas, dan kompeten. PDIP harus bisa komunikasi dengan siapapun, masa harus dengan yang gelombangnya sama saja," terang dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya