Merdeka.com - Program Organisasi Penggerak atau POP yang seharusnya menjadi trobosan bagi kemajuan kualitas pendidikan Indonesia di bawah Kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menuai polemik.

Kisruh terhadap POP menyusul keputusan Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) keluar dari POP. Program dengan anggaran Rp 567 miliar per tahun karena dinilai sarat akan berbagai persoalan.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Mendikbud Nadiem Makarim selaku penanggung jawab POP melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap program pendidikan tersebut.

"Kalau sampai para pengelola pendidikan yang bukan saja jumlah lembaganya banyak tetapi juga rekam jejaknya dan tercatat begitu lama. Seperti LP Maarif NU, MP Muhammadiyah dan kini PGRI itu pada mengundurkan diri. Maka PPP meyakini bahwa ada persoalan substantif yang mendasar pada POP," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (24/7).

Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada Mendikbud Nadiem untuk membuka ruang komunikasi terhadap organisasi-organisasi yang telah memutuskan untuk keluar dari program pendidikan POP tersebut.

"Janganlah Mendikbud karena latar pendidikannya banyak di luar Indonesia terus menggunakan paradigma berpikir dan pendekatan kebijakan ala barat atau dunia luar dengan meninggalkan kultur dan ukuran-ukuran Indonesia," tuturnya.

Kemendikbud Diminta Tak Lupakan Kontribusi NU dan Muhammadiyah Dalam Pendidikan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang dinilai lemah dalam proses verifikasi dan validasi, sehingga mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, yang merupakan organisasi massa terbesar di Indonesia yang berjasa dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.

Pria yang akrab disapa HNW ini meminta Kemendikbud mendengar masukan dari masyarakat, termasuk dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU, yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp 595 miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

“Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, ini era darurat Corona,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/7).

Hidayat mengingatkan bahwa 30 hingga 40 persen pembiayaan negara di masa Pandemi ini berasal dari Utang, dikarenakan defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp 1.000 triliun sesuai Perpres 72/2020.

“Diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Menurutnya, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 Mmiliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk Lembaga/ Ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp 75 miliar.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud lebih peka dan hati-hati, apalagi ditemukan ada beberapa Lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR Perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima 'hibah' kelas gajah dari program ini.

Mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut, lanjut HNW harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.

“Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain telah bergerak dan terbukti sukses di bidang Pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

HNW berpesan jangan sampai peran dan pendapat Muhammadiyah dan NU diabaikan, dengan track record yang mensejarah itu tidak dipentingkan, apalagi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru, dengan menggunakan anggaran tinggi di masa pandemi.

“Justru melibatkan organisasi-organisasi besar yang telah terbukti jasa dan kinerjanya dalam menggerakkan dan memajukan Pendidikan seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya, akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisasikan program-program pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan lebih maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi covid-19,” pungkas Anggota DPR Dapil DKI Jakarta II itu.

Muhammadiyah, NU, PGRI Keluar dari POP

Pada pemberitaan sebelumnya, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kasiyarno menilai, ada yang janggal dalam penetapan peserta POP. Bahkan, mereka protes ada dua perusahaan besar malah ikut menerima bantuan tersebut.

"Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," jelas Kasiyarno.

Seperti Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Maarif NU memutuskan mundur dari POP. POP dinilai sarat kejanggalan pada sejak awal proses administrasinya.

"Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-sayarat menyusul. Tanggal 5 Maret lewat website mereka dinyatakan proposal kami ditolak," kata Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi.

Hingga puncaknya Rabu (22/7) kemarin, Arifin mengatakan, dia mendadak dihubungi untuk mengikuti rapat koordinasi. Padahal saat itu, belum ada surat keterangan penetapan program Kemendikbud itu.

"Tadi pagi kami dihubungi untuk ikut rakor pagi tadi, saya tanya rakor apa dijawab rakor POP, saya jawab belum dapat SK penetapan penerima POP dan undangan, dari sumber lain kami dapat daftar penerima POP, ternyata banyak sekali organisasi/yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP," ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Umum PGRI, Unifah Romengu menyebutkan alasan keluarnya PGRI dari POP Kemendikbud. Bedasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI pada Kamis 23 Juli 2020.

"Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," ujar Unifah

Unifah pun meminta kepada Kemendikbud selaku penanggung jawab supaya menunda pelaksanaan POP. Dengan salah satu pertimbangan terkait kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas.

"PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development)," sebutnya.

Reporter: Yopi Makdori