Merdeka.com - Para aktivis lingkungan hidup mendesak pemerintah untuk segera mengungkap siapa saja perusahaan yang jadi tersangka pembakar hutan dan lahan di Indonesia. Namun anehnya pemerintah malah menutup informasi tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengaku bahwa penyebutan nama-nama perusahaan pembakar hutan tidak bisa dilakukan karena menyangkut ekonomi negara.

"Kita tidak bisa sembarangan mempublikasikan nama perusahaan yang menjadi tersangka. Karena itu terkait dengan kegiatan ekonomi negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan di Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2015) lalu.

Menurut Luhut, ada beberapa pertimbangan ekonomi dalam hubungan perusahaan dengan negara. Dampaknya akan panjang jika nama perusahaan dipublikasikan. Bahkan, bisa menimbulkan permasalahan baru.

Sebaliknya, kata Luhut, pemerintah akan bertindak keras. "Segera pemerintah akan ambil tindakan tegas. Perusahaan besar yang tidak memiliki sistem penanganan kebakaran hutan akan ditindak," tegasnya.

Tak cuma Luhut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengumumkan para tersangka pelaku pembakar hutan yang menyebabkan bencana asap, baik perorangan maupun perusahaan.