Merdeka.com - Pemerintah Kota Tasikmalaya memutuskan akan menerapkan saksi denda bagi warga yang tidak bermasker. Besaran denda yang diberikan lebih rendah dari wacana yang dilontarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Rp 50 ribu. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2020.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menyebut bahwa langkahnya mengurangi besaran sanksi denda karena daerah bisa menentukan sesuai kebijakan masing-masing. "Jadi per 1 Agustus (warga yang tidak menggunakan masker) kita denda Rp 50 ribu," kata Budi Budiman, Senin (20/7).

Budi mengaku bahwa pandemi Covid-19 menjadikan kondisi ekonomi masyarakat terganggu, namun sanksi denda menjadi penting demi mendisiplinkan dan menyelamatkan warga dari penyebaran virus Covid-19. Saat tidak ada sanksi denda, menurutnya bukan tidak mungkin warga malah akan mengabaikan protokol kesehatan.

"Jangan dilihat dendanya, kita juga tidak berharap. Kita juga berharap tak ada yang kena (denda). Syaratnya, asal mau pakai masker," kata Budi.

Saat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di Kota Tasikmalaya berakhir, menurutnya banyak warga yang tidak peduli dengan protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga yang tidak mengenakan masker di fasilitas umum atau tempat keramaian.

Kebijakan sanksi denda saat ini tidak populer di masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Tasikmalaya harus menerapkan hal tersebut sehingga penyebaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya bisa lebih dikendalikan. "Tujuan akhirnya, kita ingin Tasik jadi zona hijau. Jadi semua bisa normal kembali," ungkapnya.

Di Kota Tasikmalaya, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, hingga Senin pagi tercatat 60 kasus positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 52 orang telah dinyatakan sembuh atau negatif, sedangkan lima orang lainnya masih dalam perawatan, dan tiga orang meninggal dunia.