MUI: Upaya Reformasi Peradilan Gembos di Mahkamah Agung karena Tak lagi Independen

Rabu, 28 September 2022 22:31 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
MUI: Upaya Reformasi Peradilan Gembos di Mahkamah Agung karena Tak lagi Independen Hakim Agung Sudrajad Dimyati Ditahan. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah yang akan melakukan reformasi hukum peradilan menyusul terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"MUI sangat mendukung reformasi dan pembenahan sistem peradilan di Tanah Air yang akhir-akhir ini sangat didorong oleh Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu (28/9).

Anwar mengatakan bahwa reformasi hukum itu dibutuhkan karena saat ini sistem peradilan di Indonesia tengah bermasalah. Di antaranya ditandai dengan adanya hakim bersikap hedonistik dan keterlibatan mereka dalam praktik jual beli hukum, seperti Sudrajad Dimyati yang terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

2 dari 2 halaman

Penegak Hukum Tak Lagi Independen

Menurut dia, tindakan-tindakan tidak terpuji dari hakim agung itu mengecewakan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Bahkan, kata Anwar, persoalan yang ada di sistem peradilan Tanah Air juga menghambat usaha-usaha pemerintah dalam memberantas mafia hukum.

"Upaya itu malah menjadi gembos dan terkendala di Mahkamah Agung karena mereka yang katanya penegak hukum tidak lagi menampakkan diri sebagai seorang yang merdeka dan independen dalam mengambil keputusan, tetapi sudah dikendalikan oleh pihak yang membayarnya," ujar Anwar.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa reformasi dan pembenahan terhadap dunia peradilan di negeri ini merupakan sebuah kemestian. Di tengah keterbatasan dalam mengintervensi dunia yudikatif, Anwar menilai pemerintah dapat mendorong reformasi dan pembenahan manajemen pengadilan yang ada.

"Karena pemerintah sebagai lembaga eksekutif juga tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam dunia yudikatif, cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah di antaranya adalah mendorong reformasi dan pembenahan manajemen pengadilan yang ada agar para hakim tersebut tidak melakukan hal yang membahayakan moral," ujar Anwar. [gil]

Baca juga:
Geledah Gedung MA, KPK Bawa Dokumen Penanganan Perkara yang Diurus Hakim Sudrajad
Kesaksian Warga saat Pengacara Yosep Pariera Ditangkap KPK, Kantor Dikepung 4 Mobil
DPR Soal Kasus Suap Sudrajad: Cari Hakim Jujur Seperti Berlian di Samudera
Daftar 10 Tersangka Suap Penanganan Perkara di MA, Termasuk Hakim Agung Sudrajad
Konstruksi Perkara Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Kawan-Kawan
Jadi Tersangka Suap Perkara MA, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Menyerahkan Diri ke KPK
MA Tolak Ungkap Kronologi Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad: Nanti Dikira Membela

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini