MUI soal Khilafah: Tidak Perlu Diwacanakan Sebagai Sistem Pemerintahan!
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia menegaskan persoalan khilafah telah selesai. Upaya kelompok radikal gencar mewacanakan khilafah sebagai sistem pemerintahan di Indonesia harus ditentang.
"Penggunaan terminologi khalifah sudah selesai, tidak perlu lagi diwacanakan sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia," kata Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme MUI, Muhammad Syauqillah dalam keterangannya, Rabu (29/6).
Syauqillah mengatakan, kekhilafahan sudah berhenti di era Khulafaur Rasyidin, setelahnya muncul berbagai dinasti hingga era Usmani (Turki) yang selesai pada 1923. Di Indonesia, lanjutnya, para founding fathers, ulama, serta para tokoh telah bersepakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.
"Bagi yang masih mengkampanyekan khilafah, perlu disadari betul bahwa para ulama terdahulu telah bersepakat atas rumusan dalam bernegara," ujar Kepala Program Studi Kajian Terorisme, Universitas Indonesia (UI) itu.
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI ini menilai perlu ada upaya nyata dari berbagai stakeholder guna mewaspadai ideologi khilafah yang semakin masif hingga masuk ke lini-lini kehidupan masyarakat.
"Ini berkenaan dengan literasi masyarakat, tentang bagaimana sessungguhnya sejarah dan makna khilafah itu perlu dilihat, kalau ada berbagai macam versi dan sejarah sebaiknya dibaca semua dan dipertimbangkan kebenarannya," jelasnya.
Gus Syauqi sapaan akrabnya menilai, perlu ada langkah atau kampanye berkesinambungan terkait narasi alternatif yang harus sesuai atau mendekati kepada bahasa dan selera konten anak muda. Tidak hanya itu, dari sisi pemerintah, harus ada upaya konkret memotong gerak kelompok radikal pengusung khilafah.
"Harus ada regulasi jelas dan matang, artinya harus dengan memperhatikan hak-hak asasi warga negara karena ini terkait," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca SelengkapnyaPemahaman Kebangsaan untuk Bentengi Diri dari Narasi Kebencian di 2024
Masyarakat memiliki ketahanan lebih terhadap narasi kebangkitan khilafah karena lebih percaya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Baca SelengkapnyaMengenal Kafalah, Begini Rukun, Syarat, dan Cara Pelaksanaannya
Kafalah adalah upaya menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jika Menang Pilpres, Mahfud Sebut Bakal Mengambil Kombinasi Kepemimpinan Soekarno-Hatta
Sumatera Barat bagi Mahfud bukan hanya sekadar penyumbang orang atau tokoh, tetapi juga sebagai daerah tempat meramu ideologi yang lahir di negara ini.
Baca SelengkapnyaJelang Harlah, Khofifah Tegaskan Tak Maju Kembali Pimpin Muslimat NU
Khofifah menyebut sudah saatnya ada kader Muslimat NU lainnya yang melanjutkan tampuk kepemimpinan dan menggantikan dirinya.
Baca SelengkapnyaKhofifah Tegaskan Harlah Muslimat NU Ke-78 Tidak Terkait Politik
Harlah Muslimat NU membawa suasana Pemilu 2024 tidak selalu menegangkan.
Baca SelengkapnyaMahfud Ajak Kiai Hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Persatuan NKRI
Mahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.
Baca SelengkapnyaKetum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaPertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih
Sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.
Baca Selengkapnya