Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MUI soal Khilafah: Tidak Perlu Diwacanakan Sebagai Sistem Pemerintahan!

MUI soal Khilafah: Tidak Perlu Diwacanakan Sebagai Sistem Pemerintahan! Konvoi gerakan khalifah islamiyah. ©2022 twitter.com/Miduk17

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia menegaskan persoalan khilafah telah selesai. Upaya kelompok radikal gencar mewacanakan khilafah sebagai sistem pemerintahan di Indonesia harus ditentang.

"Penggunaan terminologi khalifah sudah selesai, tidak perlu lagi diwacanakan sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia," kata Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme MUI, Muhammad Syauqillah dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Syauqillah mengatakan, kekhilafahan sudah berhenti di era Khulafaur Rasyidin, setelahnya muncul berbagai dinasti hingga era Usmani (Turki) yang selesai pada 1923. Di Indonesia, lanjutnya, para founding fathers, ulama, serta para tokoh telah bersepakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

"Bagi yang masih mengkampanyekan khilafah, perlu disadari betul bahwa para ulama terdahulu telah bersepakat atas rumusan dalam bernegara," ujar Kepala Program Studi Kajian Terorisme, Universitas Indonesia (UI) itu.

Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI ini menilai perlu ada upaya nyata dari berbagai stakeholder guna mewaspadai ideologi khilafah yang semakin masif hingga masuk ke lini-lini kehidupan masyarakat.

"Ini berkenaan dengan literasi masyarakat, tentang bagaimana sessungguhnya sejarah dan makna khilafah itu perlu dilihat, kalau ada berbagai macam versi dan sejarah sebaiknya dibaca semua dan dipertimbangkan kebenarannya," jelasnya.

Gus Syauqi sapaan akrabnya menilai, perlu ada langkah atau kampanye berkesinambungan terkait narasi alternatif yang harus sesuai atau mendekati kepada bahasa dan selera konten anak muda. Tidak hanya itu, dari sisi pemerintah, harus ada upaya konkret memotong gerak kelompok radikal pengusung khilafah.

"Harus ada regulasi jelas dan matang, artinya harus dengan memperhatikan hak-hak asasi warga negara karena ini terkait," tandasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.

Baca Selengkapnya
Pemahaman Kebangsaan untuk Bentengi Diri dari Narasi Kebencian di 2024

Pemahaman Kebangsaan untuk Bentengi Diri dari Narasi Kebencian di 2024

Masyarakat memiliki ketahanan lebih terhadap narasi kebangkitan khilafah karena lebih percaya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Baca Selengkapnya
Mengenal Kafalah, Begini Rukun, Syarat, dan Cara Pelaksanaannya

Mengenal Kafalah, Begini Rukun, Syarat, dan Cara Pelaksanaannya

Kafalah adalah upaya menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jika Menang Pilpres, Mahfud Sebut Bakal Mengambil Kombinasi Kepemimpinan Soekarno-Hatta

Jika Menang Pilpres, Mahfud Sebut Bakal Mengambil Kombinasi Kepemimpinan Soekarno-Hatta

Sumatera Barat bagi Mahfud bukan hanya sekadar penyumbang orang atau tokoh, tetapi juga sebagai daerah tempat meramu ideologi yang lahir di negara ini.

Baca Selengkapnya
Jelang Harlah, Khofifah Tegaskan Tak Maju Kembali Pimpin Muslimat NU

Jelang Harlah, Khofifah Tegaskan Tak Maju Kembali Pimpin Muslimat NU

Khofifah menyebut sudah saatnya ada kader Muslimat NU lainnya yang melanjutkan tampuk kepemimpinan dan menggantikan dirinya.

Baca Selengkapnya
Khofifah Tegaskan Harlah Muslimat NU Ke-78 Tidak Terkait Politik

Khofifah Tegaskan Harlah Muslimat NU Ke-78 Tidak Terkait Politik

Harlah Muslimat NU membawa suasana Pemilu 2024 tidak selalu menegangkan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ajak Kiai Hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Persatuan NKRI

Mahfud Ajak Kiai Hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Persatuan NKRI

Mahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.

Baca Selengkapnya
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Baca Selengkapnya
Pertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih

Pertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih

Sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.

Baca Selengkapnya