Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengutuk keras upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menghadang upaya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Gang Dolly dan Jarak.

Ironisnya lagi, Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana juga ikut 'latah' menolak rencana penutupan lokalisasi yang didirikan oleh Nonik Belanda, Tante Dolly itu, pada 19 Juni atau 10 hari sebelum bulan puasa tahun ini.

Bahkan, atas sikap penolakan Whisnu yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) itu, MUI Jawa Timur menganggapnya seperti orang baru tersadar dari tidur.

"Pak Whisnu itu baru bangun tidur. Jadi tidak sadar atas penolakannya itu. Kalau dia mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan terkait rencana ini (penutupan Gang Dolly dan Jarak), lah wong dia baru saja dilantik sebagai wakil wali kota," terang Sekretaris MUI Jawa Timur, M Yunus usai menemui Risma bersama-sama dengan Ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, Rabu (14/5).

Menurut Yunus, rencana penutupan Gang Dolly dan Jarak, sudah dicanangkan sejak tahun 2010. Sehingga, kata dia, rencana penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu, sudah sangat matang.

"Kalau dia (Whisnu) menganggap rencana ini kurang matang dan terburu-buru, ya dia itu baru bangun tidur, wong rencananya sudah lama. Saat dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, dia aktif ikut menghadiri acara penutupan lokalisasi, saya punya rekaman videonya." kata Yunus.

"Kalau sekarang dia beralih status sebagai wakil wali kota dan berubah pandangan, ya dia itu baru bangun tidur," sambung dia.

Di temui terpisah, tepatnya di ruang kerja Whisnu yang berada di depan ruang kerja Risma, putra mantan Sekjen PDIP, almarhum Soetjipto itu menanggapi santai. "Ya silakan tanya ke warga di lokalisasi Dolly. Apakah benar-benar ada sosialisasi, apakah ada pertemuan dengan warga? Warga tahunya Dolly ditutup ya dari media massa yang saat ini sedang ramai," sanggah Whisnu.

Menurutnya, selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang diperintahkan Risma untuk turun ke lapangan tidak maksimal.

"Data yang diterima Ibu Wali itu tidak semua benar. Wong mereka tidak pernah turun ke lapangan. Saat saya menemui warga, kata kuncinya mereka tidak menolak penutupan, tapi ditunda dulu lah. Karena mereka belum siap. Mereka masih menggantungkan perekonomiannya dari lokalisasi itu," papar dia.

Whisnu juga menerangkan, kalau saat ini, wali kota tengah memerintahkannya untuk mengagendakan pertemuan dengan warga sekitar Dolly.

"Siang ini saya akan menemui camat setempat, kapan warganya siap untuk menggelar pertemuan. Kita akan menampung semua aspirasi mereka terkait masalah ini. Intinya saya ingin menyelamatkan warga saya. Karena harus ada kepastian pengganti sumber perekonomian warga," tandas dia