Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mendukung kebijakan yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk registrasi ulang pengguna kartu telepon seluler prabayar. Polri memandang langkah ini sebagai salah satu upaya pencegahan informasi palsu.

"Salah satu pencegahan (hoax) bagus juga, mengedukasi publik untuk bertanggung Jawab, dan jangan menyembunyikan identitas lah, saya kira itu hal yang baik, toh yang dilindungi kan publik masyarakat," kata Dirtidpidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Fadil berharap masyarakat menjalankan aturan ini. Pihak kepolisian terbantu karena bisa dengan mudah menelusuri identitas bila ada kasus penipuan. Sebab, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tertera.

"Terhadap penipuan, ada hate speech, ada penghinaan dan sebagainya akan mudah ditelusuri. Fasilitas-fasilitas yang dipergunakan itu diisi dengan data data yang benar," tuturnya.

Dilansir dari situs kominfo.co.id, Kementerian Informasi dan Informatika menyampaikan agar pelanggan operator seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang valid.

"Per 31 oktober 2017, pelanggan wajib registrasi ulang nomor prabayar dengan validasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu keluarga," tulis Kominfo dalam pesan singkat yang diterima pelanggaran operator seluler seluruh Indonesia.

Peraturan registrasi ini sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri (PM) No. 14 tahun 2017 yang merupakan revisi dari PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Cara registrasinya mudah, pelanggan hanya mengirimkan data diri melalui SMS. Caranya dengan mengirim pesan ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK#. Kedua data tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar proses validasi ke database berhasil.