Merdeka.com - Rencana Mendikbud Muhadjir Effendi untuk moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui dalam rapat kabinet paripurna. Mendikbud diminta untuk mengkaji ulang usulan memoratorium ujian nasional.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKB, Lathifah Shohib mengatakan, penolakan itu terjadi karena kurangnya koordinasi Menteri Muhadjir terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai Mendikbud tidak bisa memberikan alasan yang substantif untuk meyakinkan presiden dan jajaran menteri soal usulan itu.

"Berarti Pak Menteri kan koordinasinya masih kurang ya dengan pemerintahan, dengan Presiden dan Wapres dalam hal ini. Berarti‎ Pak Menteri tidak mampu memberikan alasan yang meyakinkan Presiden," kata Lathifah saat dihubungi, Kamis (8/12).

Dia mengakui, pelaksanaan moratorium UN tidak bisa dilakukan mendadak dan membutuhkan penjelasan yang detil. Ditambah lagi, persiapan UN 2017 sudah hampir rampung dilakukan. Karena itu, dia minta agar Mendikbud menjelaskan lebih detail konsep moratorium itu sendiri.

"Kan tidak bisa tiba-tiba, jadi menteri harus bisa memberikan alasannya apa kenapa punya gagasan moratorium UN, kita tunggu saja. Mungkin pemerintah itu tidak setuju untuk tahun ini, tapi untuk tahun depan, kan sangat mendadak, persiapan di lapangan kan ‎hampir semuanya 100 persen kan," pungkasnya.