Merdeka.com - Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Moeldoko merefleksikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai peristiwa sangat bersejarah bagi bangsa ini.

Selain itu, kata Moeldoko, pelajaran penting yang bisa diambil dari sebuah peristiwa Kesaktian Pancasila adalah bagaimana kita bisa membangun kewaspadaan. Namun demikian kewaspadaan yang dimaksud tetap menentramkan.

"Kita harus berpikir maju, tetapi tetap tidak boleh melupakan masa lalu. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah," kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengomentari sejumlah isu terkini seperti pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengklaim dicopot dari jabatannya karena instruksi menonton film G30S hingga isu yang menyebut adanya kebangkitan komunisme. Apa kata Moeldoko?

Berikut wawancara Moeldoko dengan staf KSP berdasarkan rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (1/10):

Tanya: Selamat pagi Pak Moeldoko. Banyak isu berkembang, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini. Termasuk isu kebangkitan kembali komunisme. Bagaimana Anda melihatnya ?

Moeldoko: Kalau Kesaktian Pancasila, itu memang sebuah peristiwa sejarah yang harus selalu diingatkan kepada generasi muda. Kita jangan sampai melupakan peristiwa sejarah. Kesaktian Pancasila mari kita maknai secara lebih luas. Pancasila harus mewarnai seluruh segi kehidupan kita. Bukan sekadar bicara peristiwa 1965.

Kalau dari peristiwa itu pelajaran yang dibangun adalah kewaspadaan. Apapun itu, sebagai sebuah peristiwa yang pernah terjadi kita harus selalu waspada. Jangan sampai nanti kita masuk pada situasi yang sama, tapi modelnya berbeda. Peristiwa-peristiwa itu harus menjadi ingatan. Kita harus berpikir maju, tetapi tetap tidak boleh melupakan masa lalu. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah.

Tanya: Seorang mantan panglima menyebut dirinya dicopot dari jabatannya, hanya karena mengajak nonton film G30S/PKI. Bagaimana pendapat Anda ?

Moeldoko: Tentang pencopotannya, itu pendapat subyektif. Karena itu penilaian subyektif ya boleh boleh saja, sejauh itu perasaan. Tapi perasaan itu belum tentu sesuai dengan yang dipikirkan oleh pimpinannya. Pergantian pucuk pimpinan di sebuah organisasi itu melalui berbagai pertimbangan. Bukan hanya pertimbangan kasuistis tetapi pertimbangan yang lebih komprehensif.

Tanya: Mantan Panglima yang kita sebut kebetulan periodenya setelah Anda menyelesaikan tugas sebagai Panglima. Beliau menyebut ancaman kebangkitan PKI di Indonesia, nyata adanya. Apakah saat Anda menjabat Panglima, ancaman itu tidak muncul ? Atau, apakah ancaman itu muncul tiba-tiba setelah Anda tidak lagi menjabat?

Moeldoko: Saya sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput bisa memahami peristiwa demi peristiwa. Mengevaluasi peristiwa demi peristiwa. Tidak mungkin datang secara tiba tiba. Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja. Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain. Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu. Ada dua pendekatan dalam membangun kewaspadaan. Kewaspadaan yang dibangun untuk menenteramkan dan kewaspadaan yang menakutkan.

Bedanya di situ. Tinggal kita melihat kepentingannya. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan maka tidak akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu. Nah! Itu pilihan-pilihan dari seorang pemimpin. Kalau saya memilih, kewaspadaan untuk menenteramkan. Yang terjadi saat ini, menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak.

Tanya: Jadi menurut Anda, arah dari kewaspadaan itu sangat tergantung pada individunya. Apakah artinya 'kehebohan' saat ini hanya untuk kepentingan pribadi?

Moeldoko: Saya melihat lebih cenderung ke situ. Kita ini mantan-mantan prajurit, memiliki DNA yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. DNA intelejen, DNA kewaspadaan, DNA antisipasi, dan seterusnya. Saya tidak ingin menyebut nama, tetapi kan tujuannya membangun kewaspadaan. Kewaspadaan kita bangun untuk menenteramkan keadaan. Bukan malah untuk menakutkan. Bedanya di situ.

Tanya: Anda menyebut, prajurit dan juga mantan prajurit memiliki DNA yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sementara, mereka belajar dari sekolah yang sama. Mengapa setelah menjadi purnawirawan bisa punya cara pandang berbeda dalam memaknai kewaspadaan?

Moeldoko: Saat kita masih berstatus sebagai prajurit, kita terikat dengan Saptamarga dan sumpah prajurit. Itu begitu kuat. Tapi begitu seseorang pensiun, maka otoritas atas pilihan-pilihan itu melekat pada masing-masing orang. Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Saptamarga-nya masih melekat seratus persen karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan. Tergantung dari orang yang bersangkutan. Seseorang bisa berbeda kalau sudah bicara politik, bicara kekuasaan, bicara achievement, karena ada ambisi.

Tanya: Apakah di antara Purnawirawan tidak saling mengingatkan tentang Saptamarga yang harusnya tetap melekat meski sudah pensiun?

Moeldoko: Kami, sesama purnawirawan, selalu mengingatkan. Imbauan bahwa mantan prajurit ya harus selalu ingat dan tidak bisa lepas begitu saja. Tapi sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan kepentingan, tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing masing sudah punya otoritas atas dirinya.

Tanya: Bagaimana Anda menilai gerakan yang menamakan diri KAMI? Apakah itu sekadar gagasan, atau sudah bentuk tindakan?

Moeldoko: Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya.

Tanya: Masalahnya, gagasan itu membuat suhu politik memanas. Bagaimana pendapat Anda?

Moeldoko: Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas.

Tanya: Bagaimana Anda sebagai mantan Panglima mengkalkulasi kegaduhan yang terjadi saat ini?

Moeldoko: Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya.