Moeldoko Temukan Ada 1.191 Pengaduan Kasus Konflik Agraria

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan saat ini sudah mendapatkan 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang dilaporkan kepada KSP. Sementara itu pada 2021 kali ditargetkan akan menyelesaikan 137 kasus.

"Tahun ini kita targetkan 137 kasus dari 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke Istana. Banyakan tuh, cukup banyak. Karena memang KSP punya program KSP mendengar, sehingga berbagai aduan suguh deras ke KSP," kata Moeldoko saat memberikan sambutan dalam acara webinar: pengukuhan kawasan hutan, legal dan legitimate dalam chanel youtube StranasPK Official, Rabu (28/7).

Dia menjelaskan ada 251 kasus di antaranya berada di kawasan hutan. Salah satu masalahnya kata dia adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan. Kemudian 32 kasus terkait aset TNI-Polri, 349 kasus perkebunan swasta, 357 kasus aset BUMN terdiri dari 229 kasus PTPN, dan 128 kasus perhutani , 54 kasus infrastruktur, 21 kasus transmigrasi dan TORA, 127 kasus lainnya.

"Sebanyak 251 di antaranya berada di kawasan hutan, dan salah satu masalah utamanya adalah masalah tahapan pengukuhan kawasan hutan yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama perubahan SK kawasan hutan untuk penyelesaian konflik," ungkapnya.

Selanjutnya kata dia, atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan penyelesaian konflik. Sebab itu pihaknya sudah memberikan surat pada TNI-Polri untuk daerah prioritas untuk segera diselesaikan kasus yang ada. Moeldoko juga menjelaskan pihaknya pun bekerja sama dengan Menteri ATR/BPN, KLHK, TNI-Polri, serta berkolaborasi dengan 4 CSO.

"Atas penyelesaian konflik, atas perintah presiden telah membuat surat kepada TNI-Polri, terhadap daerah-daerah yang menjadi prioritas diselesaikan untuk dihindari adanya konflik di daerah-daerah tersebut dan kita langsung menunjukkan titik-titiknya itu." bebernya.